Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Jamin Seleksi Calon Hakim Agung Dilakukan Secara Adil, Tak Ada Titipan

Kompas.com - 06/08/2023, 10:00 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai memastikan, seleksi calon hakim agung (CHA) dilakukan dengan akuntabel tanpa ada titipan dari pihak tertentu.

Diketahui, saat ini KY tengah melakukan seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc berdasarkan permintaan Mahkamah Agung (MA).

Seleksi ini dilakukan untuk mengisi posisi 10 calon hakim agung yang terdiri dari satu Hakim Agung Kamar Perdata, delapan Hakim Agung Kamar Pidana, dan satu Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, serta tiga Hakim Ad Hoc HAM di MA.

"Yang tidak kalah penting adalah kewenangan kami dalam menyeleksi calon hakim agung. Saya menyaksikan bagaimana teman-teman bekerja keras, bagaimana komisioner tanpa kompromi, hanya banyak yang tanya ke saya coba titip, ‘apakah fair?’ saya katakan, saya menyaksikan langsung, pertaruhannya adalah kami semua!" kata Amzulian Rifai dalam acara sinergitas KY dengan Media Massa, di Yogyakarta, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Segera Bikin MoU dengan KPK-Polri, Ketua KY: Untuk Mempermudah Panggil Hakim

Amzulian menjamin, seleksi sepuluh calon hakim itu dilakukan dengan bertanggung jawab dengan proses yang sangat ketat. Bahkan, jika dirinya menjadi kandidat belum tentu bisa lulus proses seleksi tersebut.

"Saya belum tentu lulus ya untuk bisa ikut tes hakim agung itu, saya menyaksikan berat kira-kira begitu. Itu pun setelah kita seleksi secara berat masih ada approve dari DPR itu hak berat," kata Amzulian.

Mantan Ketua Ombudsman RI itu menyampaikan, pemeriksaan rekam jejak terhadap calon Hakim Agung yang dilakukan oleh KY dengan detail.

Bahkan, kebiasaan dan kehidupan sehari-hari calon Hakim Agung ditelusuri secara mendalam oleh tim KY.

"Saya pikir tidak banyak seleksi jabatan yang sampai berbuat sedalam itu, kalau ke rumah kita tanya, tetangga sekitar kita coba gali info supaya tidak salah,” kata Amzulian.

"Tentu kami manfaatkan juga info yang sifatnya intelijen, kurang apalagi kita sudah maksimal sekali karena cara-cara itu," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com