Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Depan, Skrining Kesehatan Jemaah Haji Dilakukan Sebelum Pelunasan

Kompas.com - 05/08/2023, 20:39 WIB
Reni Susanti,
Ihsanuddin

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menekan angka kematian jemaah haji, Kementerian Agama akan memperketat skrining kesehatan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, selama ini skrining dilakukan setelah jemaah haji melunasi biaya haji.

“Ini jadi catatan khusus bagaimana kemarin lunas baru cek (skrining), sehingga enggak enak hati tidak meloloskan, karena alasan sudah melunasi,” ujar Menag dalam konferensi persnya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (5/8/3023).

Baca juga: Menag: 773 Jemaah Haji dari Indonesia Wafat Tahun Ini, Mayoritas di Atas Usia 60 Tahun

Tahun depan, skemanya akan diubah. Jemaah haji harus lolos skrining sebelum melakukan pelunasan biaya haji.

Dengan kebijakan baru ini, maka diharapkan skrining kesehatan bisa dilakukan lebih baik sehingga jumlah jemaah haji yang wafat bisa ditekan.

Yaqut mengatakan, jumlah jemaah haji meninggal tahun 2023 tertinggi sejak 2015. Jumlahnya mencapai 773 jemaah.

Jumlah itu terdiri dari 752 jemaah haji regular, 18 jemaah haji khusus, dan 3 jemaah haji furoda.

Dari sisi usia, 562 jemaah yang meninggal di atas umur 65 tahun. Kemudian 81 jemaah berusia 60-64 tahun, 109 jemaah di bawah 60 tahun.

“Jemaah haji wafat tertua berusia 98 tahun ada 2 orang dan yang termuda 42 tahun ada 6 orang,” ungkapnya.

Baca juga: Jemaah Haji yang Wafat Tahun Ini Terbesar Sejak 2015, Menag Akan Evaluasi

Untuk pelaksanaan haji tahun depan, pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan kuota haji lebih awal, yakni 221.000 jemaah untuk Indonesia.

Dengan demikian ada banyak waktu bagi pemerintah terkait skrining kesehatan jemaah haji.

“Mudah-mudahan (usulan skrining di awal) disepakati DPR,” ungkap Menag.

Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, evaluasi resmi terkait penyelenggaraan haji akan segera dilakukan DPR. E

valuasi ini sangat penting sebagai bahan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

“Tak ada gading yang tak retak, pasti ada ditemukan kekurangan di sana sini. Kami menyadari tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan jumlah jemaah lansia yang mencapai 30 persen,” ucap Ace.

Berbagai perbaikan harus dilakukan, termasuk persoalan skrining kesehatan jemaah haji.

“Ini jadi titik awal konsep istitaah (mampu) secara fisik,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com