Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Nilai Anies Tak Paham Kebijakan Jokowi

Kompas.com - 05/08/2023, 20:15 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto mengatakan, bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan tak memahami kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara utuh.

Pasalnya, Anies melontarkan perubahan kebijakan agar harga bahan pokok yang kini dianggap mahal menjadi terjangkau.

Padahal menurut Hasto, kebijakan Jokowi saat ini menuju ke arah yang disebut Anies.

"Dengan membangun waduk, infrastruktur yang baik itu upaya untuk menurunkan harga pangan, memperbaiki distribusi, sehingga Pak Anies mohon maaf, belum memahami apa yang dilakukan Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

"Bahwa ketika membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan dibangun, itu kan untuk menurunkan biaya transportasi," ucapnya.

Baca juga: Ini 4 Sektor yang Ingin Dirombak Anies Baswedan Jika Jadi Presiden

Dengan dibangunnya infrastruktur produksi dan pendistribusian pangan, Hasto mengatakan otomatis harga kebutuhan pokok akan semakin terjangkau.

Selain itu, kata Hasto, program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi tujuannya tak lain untuk membangun kedaulatan pangan Indonesia.

"Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan merupakan bagian platform PDI-P dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan empat sektor prioritas yang akan ia rombak jika menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dia sampaikan dalam safari politiknya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023) bersama para simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Pertama harga kebutuhan pokok yang mahal, berubah menjadi terjangkau," ucap Anies dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Baca juga: Anies: Hari Ini PPDB Jadi Masalah, Mau Diubah atau Tidak?

Selain biaya pangan, Anies juga akan mengubah biaya kesehatan yang dinilai mahal menjadi terjangkau.

Ketiga dari sektor lapangan kerja, dan terakhir dari sektor akses pendidikan yang setara.

Meski demikian, Anies tak memaparkan lebih jauh strateginya untuk membawa perubahan bagi keempat sektor itu.

“Perubahan yang kita usung bukan tentang orang, tapi perubahan kebijakan, kita ingin Indonesia adil yang memberi kesempatan bagi semua. Maka dari itu kita harus menangkan baik itu pilpresnya maupun pilegnya,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com