Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikunjungi Menhan Khalid, Prabowo Berharap Industri Pertahanan Indonesia Bisa Jadi Bagian Visi dari Arab Saudi

Kompas.com - 02/08/2023, 21:02 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman bin Abdul Aziz beserta delegasi di Kantor Kemenhan, Jakarta, pada Selasa (1/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa Arab Saudi dapat mewujudkan visi 2030.

Prabowo juga berharap industri pertahanan Indonesia dapat menjadi bagian dari visi tersebut.

“Diharapkan hubungan di bidang pertahanan antara kedua negara semakin kuat dan berkembang pesat,” kata Prabowo, dikutip dari siaran pers Kemenhan, Rabu (2/8/2023).

Baca juga: Jokowi: Industri Pertahanan Kita Punya Prospek Baik, Permintaannya Banyak

Diketahui, hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak 2014 melalui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA).

Dalam pertemuan itu, delegasi Arab Saudi juga menerima paparan dari Direktur Utama PT LEN Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

Indonesia dan Arab Saudi juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pendidikan melalui pertukaran pelajar antar-institusi kedua angkatan bersenjata.

“Kita berharap ke depannya Kementerian Pertahanan kedua negara dapat meningkatkan kerja sama pertahanan di bidang pendidikan, pelatihan, dan lainnya,” ujar Prabowo.

Baca juga: Menhan Prabowo: Indonesia Butuh Lebih Banyak Pesawat Angkut untuk Operasi Pertahanan dan Kemanusiaan

Sementara itu, Menhan Khalid mengatakan bahwa kerja sama Arab Saudi dan Indonesia perlu ditingkatkan demi kepentingan bersama serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

“Diharapkan kerja sama yang sangat baik antar kedua Kementerian Pertahanan akan saling menguntungkan kedua negara. Saya sangat setuju ke depan kerja sama di berbagai bidang lebih ditingkatkan,” tutur Khalid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com