Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lakukan Pemeriksaan Hepatitis pada Ibu Hamil, Kemenkes: 50.744 Orang Positif

Kompas.com - 26/07/2023, 20:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi mengungkap puluhan ribu ibu hamil di Indonesia terinfeksi hepatitis B.

Hal ini diketahui setelah pihaknya melakukan pemeriksaan atau screening hepatitis B pada seluruh ibu hamil di 489 kabupaten/kota di tahun 2022. Total peserta lebih dari 3,2 juta orang.

"Dari situ, yang positif ada 50.744 ibu hamil," kata Imran dalam diskusi daring menyambut Hari Hepatitis Sedunia, Rabu (26/7/2023).

Setelah itu, menurutnya, Kemenkes bergerak cepat memberikan obat antivirus Tenofovir pada ibu hamil yang didiagnosa hepatitis B.

Baca juga: Kemenkes Ungkap 4,2 Persen Balita Menderita Hepatitis B

Kegiatan ini diakui Imran telah berjalan sejak 2022 di 180 fasilitas kesehatan pada 34 kabupaten/kota di 17 provinsi.

"Secara bertahap akan kami tambah, supaya pada 2029 semua kabupaten/kota dapat memberikan obat antivirus Tenofovir pada ibu hamil," ujarnya.

Imran mengatakan, Kemenkes melakukan intervensi hepatitis lewat sejumlah rangkaian program.

Misalnya, mensosialisasikan pola hidup bersih sehat (PHBS), pemberian vaksin hepatitis B, dan mencegah penularan dari ibu ke anak.

Baca juga: Kemenkes: Dari Data Rikesda 2013, Penderita Hepatitis B dan C di Indonesia Capai 20 Juta Orang

Kemudian, notifikasi pasangan dan anak, uji saring infeksi menular lewat transfusi darah hingga penerapan kewaspadaan standar.

"Penggunaan narkoba suntik juga perlu kita perhatikan," kata Imran.

Ia mengungkapkan, Kemenkes juga melakukan penanggulangan di antaranya dengan pemberian imunisasi hepatitis B0 kurang dari 24 jam.

Hal ini dilanjutkan dengan vaksin B1, B2, B3 sesuai jadwal program Imunisasi Nasional.

Kemenkes turut memberikan vaksin hepatitis B Immunoglobulin pada bayi dan ibu yang terdiagnosis hepatitis B 24 jam usai melahirkan.

Baca juga: 10 Gejala Hepatitis A yang Perlu Diwaspadai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com