AHY dan Cak Imin Masuk Bursa Cawapres Ganjar, PDI-P Dinilai Sedang “Tebar Jaring”

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dinilai tengah berupaya memperkuat koalisinya untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 lewat seleksi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Oleh karenanya, sejumlah nama elite politik yang telah berkoalisi dengan partai lain turut disertakan dalam bursa cawapres Ganjar, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

“Jika dicermati dari lima nama yang ditetapkan oleh PDI-P sebagai lima besar cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo, hal itu mengindikasikan bahwa PDI-P sedang ‘menebar jaring’ untuk mengokohkan mesin koalisinya,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Kerap Ditanya Bakal Cawapres Ganjar, Megawati: Saya Nanti Umumkan, Terserah Saya Dong

AHY di bawah bendera Demokrat diketahui sudah menyepakati kerja sama dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Sementara, dengan membawa nama besar PKB, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, berkongsi dengan Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Gerindra pun sudah mengumumkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai bakal capres 2024.

Baik AHY maupun Muhaimin, kata Umam, sama-sama berharap dipilih jadi cawapres di koalisi masing-masing. Namun, hingga kini nasib keduanya masih tanda tanya.

Umam mengatakan, PDI-P berusaha memanfaatkan momentum ketidakpastian di Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan memasukkan nama AHY dan Muhaimin di bursa cawapres Ganjar.

Baca juga: Soal Sandiaga Masuk Bursa 5 Kandidat Cawapres Ganjar, PPP: Keputusan Bergantung Megawati

“Jika proposal politik Demokrat atau PKB tidak dikabulkan oleh masing-masing capres, maka PDI-P siap menerimanya untuk bergabung,” ujarnya.

Namun demikian, mengingat sosok cawapres Ganjar bakal ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, maka, partai mana pun yang merapat untuk berkoalisi tak bisa berbuat banyak.

“Bergabungnya partai-partai itu dengan PDI-P bisa dimaknai sebagai langkah menyerahkan cek kosong dengan negosiasi politik yang terbatas, sembari pasrah menerima keputusan Ketua Umum PDI-P itu sendiri,” kata Umam.

Lebih lanjut, dari lima nama di bursa cawapres Ganjar, sosok Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa dinilai punya peluang paling besar.

Sebab, komunikasi politik antara PDI-P dengan Demokrat sebagai pemilik AHY serta dengan PKB sebagai pemilik Muhaimin terbilang masih terbatas.

Sementara, terkait nama Menteri BUMN Erick Thohir di bursa cawapres, peluangnya juga dinilai tak seberapa. Sebab, komunikasi PDI-P dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang mengusulkan Erick Thohir sebagai calon RI-2, pun cenderung prematur.

“Jika tersisa dua, yakni Sandiaga dan Andika, maka kemungkinan besar akan jatuh ke Sandiaga, karena Andika tidak didukung oleh kekuatan jaringan partai,” kata Umam.

“Sehingga besar kemungkinan Andika akan ditempatkan sebagai Ketua Tim Sukses Ganjar-Sandi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: “Saya Tetap Ketua Umum”, Saat Megawati Melawan Dualisme Kepemimpinan PDI…

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani menyebut ada 10 nama yang masuk bursa cawapres Ganjar. Belakangan, nama-nama itu mengecurut menjadi lima.

"Ada sepuluh, sudah mengerucut jadi lima," kata Puan Maharani di Studio Manahan Solo, Minggu (23/7/2023).

Kelima nama tersebut yakni Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Lalu, ada dua nama baru yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Dengan mengerucutnya lima nama ini, ada 4 tokoh yang terlempar dari radar cawapres Ganjar. Keempatnya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.