Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Pernyataannya Tak Dipelintir Jelang Pemilu, Megawati: Saya Enggak Mau Digoreng-goreng Lagi

Kompas.com - 26/07/2023, 19:12 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri meminta ucapan maupun pernyataannya tidak dijadikan bahan perundungan atau bully di media sosial.

Hal ini dikatakan Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

"Di sini, saya harus ngomong seperti ini, why? Karena sebentar lagi kan mau pemilu, saya enggak mau digoreng-goreng lagi. Ini pernyataan saya tolong ditulis yang benar," kata Megawati di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Awalnya, Megawati membeberkan asal mula inisiasi hutan mangrove di Surabaya, yang telah diresmikan dengan nama Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya.

Baca juga: Sindir Balik Pihak yang Bully soal Petugas Partai, Megawati: Kenapa Enggak Bikin Capres Sendiri?

Ia menjelaskan bahwa banyak hal terkait dengan keragaman biodiversitas yang dimiliki Indonesia. Megawati pun menunjukkan bahwa ia mengetahui banyak hal, mulai dari politik hingga keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, Megawati menceritakan pengalamannya hingga ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Kenapa saya disuruh Pak Jokowi jadi (Ketua Dewan Pengarah) BRIN, padahal saya bilang, 'Pak, sudahlah, capek saya pak, udah BPIP, beban BPIP itu lebih berat karena ideologi pancasila'," ujarnya.

"Terus, ketika saya dikasih tugas menjadi ketua dewan pengarah, waduh keren yang namannya BRIN. Nah, itu saya selalu bilang kita mesti punya harga diri," kata Mega lagi.

Baca juga: Kerap Ditanya Bakal Cawapres Ganjar, Megawati: Saya Nanti Umumkan, Terserah Saya Dong

Lebih lanjut, Megawati menjelaskan alasannya kerap terlibat dalam beragam program, termasuk program penurunan stunting. Padahal, salah satu jabatan yang diembannya saat ini adalah Ketua Umum PDI-P yang notabene mengurus politik.

Ia justru heran mengapa ketua umum partai politik (parpol) tidak boleh mengurus masalah bangsa dan negara.

"Lho, memangnya kalau politik itu enggak boleh mengerjakan stunting? Kalian ini kalau punya anak tidak dipelihara, lalu mereka akhirnya menjadi stunting. Jadi, berati kalau ada ibu-ibu kumpul di sini, bapak-bapak, itu boleh saja loh ikut program stunting. Itu bukan buat saya, buat bangsa dan negara," ujar Megawati.

Ia pun kembali mengingatkan agar pernyataannya tersebut tidak dipelintir dan menjadi bahan bullying di media sosial.

Menurutnya, jika ada pihak yang kurang sependapat, sebaiknya langsung mendebat di hadapannya.

"Jadi sini, ngomong apa yang kamu mau ngomong. Ingat, ini enggak ngomong bohong loh, kan langsung. Jadi, kalau enggak cocok, datang. Mau diskusi, mau debat, ayo," kata Megawati.

Baca juga: Soal Istilah Petugas Partai, Megawati: Kok yang Lain Mau Nimbrung Intervensi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com