Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Munaslub Terlaksana jika Airlangga Gagal Jaga "Gawang" Golkar

Kompas.com - 24/07/2023, 20:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, kemungkinan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartarto 50 persen.

Ia menilai, wacana Munaslub akan semakin kencang jika Airlangga tak dapat menyolidkan barisan partainya.

Menurut dia, kepemimpinan Airlangga Hartarto menjadi kunci terjadi atau tidaknya Munaslub.

"Jadi saya melihat bahwa arah-arah Munaslub itu akan semakin kencang, akan semakin keras dan bisa saja terlaksana, kalau Pak Airlangga tidak mampu menjaga gawang Partai Golkar," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (24/7/2023).

Baca juga: Isu Munaslub, Elite Golkar: Pergantian Ketum Ada Waktunya, Ojo Kesusu

Menurut dia, Airlangga perlu melakukan konsolidasi dan menyolidkan barisan partainya, terutama para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) di Indonesia sehingga tidak mewacanakan Munaslub.

"Atau justru Pak Airlangga kebobolan begitu ya, dan terlaksana Munaslub. Saya sih melihatnya masih 50 banding 50 ya, peluang Munaslub itu bisa memang terjadi, bisa juga tidak," ujar dia.

Mengenai faktor yang mendorong Munaslub, menurut dia, bisa berupa kasus hukum yang berkaitan dengan Airlangga.

Ia mencontohkan saat Airlangga memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.

"Ini kan membuat Partai Golkar dalam posisi bahaya begitu. Nah saya melihatnya, ya kelihatannya arus Munaslub itu akan semakin kencang bisa saja terlaksana. Apalagi kita tahu bahwa Pak Luhut begitu ya, sudah siap menjadi ketua umum," ucap dia.

Baca juga: Luhut Mau Jadi Ketum Golkar, tapi Enggan Berkelahi dengan Airlangga Hartarto

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar tengah dilanda isu perpecahan. Sejumlah elite disebut mendorong digelarnya Munaslub mencopot Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum.

Sementara itu, kubu lainnya ngotot mengusung Airlangga, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden meski elektabilitasnya rendah.

"Insya Allah kami optimis bahwa kami masih tetap, sampai hari ini, kami mencalonkan ketum kami Pak Airlangga Hartarto, baik sebagai capres maupun cawapres," ujar Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar MQ Iswara, Jumat (19/5/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com