Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Sodorkan Yusril Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 24/07/2023, 16:17 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan nama Ketua Umum mereka, Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB Afriansyah Noor saat menjamu elit DPP Gerindra yang bertamu ke Markas DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

"Harapan kami tentu sebgai kader partai, menyodorkan Pak Yusri jadi cawapres," kata Afriansyah.

Baca juga: Resmi Usung Prabowo sebagai Capres, Sekjen PBB: Sudah Ada SK-nya

Namun Afriansyah menegaskan, hal tersebut hanya harapan dari PBB, bukan sebagai syarat dukungan PBB kepada Prabowo dalam Pilpres 2024 nanti.

Dia menegaskan, nama cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo. PBB akan tetap mendukung meski Yusril tak dipilih menjadi cawapres.

"1.000 persen kita dukung Prabowo jadi capres. Tidak akan ragu karena ini keputusan, dan keputusan kita mudah-mudahan semua itu adalah suratan dari Allah," katanya.

Adapun terkait dukungan kepada Prabowo sebagai capres, Afriansyah mengatakan keputusan tersebut sudah bulat dan sudah dibuatkan surat keputusan (SK).

Baca juga: Elite Gerindra Datangi Kantor DPP PBB, Disambut Teriakan Prabowo Menang

"Karena sudah ada SK-nya bang, jadi SK-nya sudah diputuskan oleh DPP bahwa capres dari PBB adalah Prabowo Subianto," ujar Afriansyah.

Keputusan tersebut, kata Afriansyah, diambil setelah Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra melakukan beberapa pertemuan dengan Prabowo.

Setelah itu, PBB kemudian menggelar rapat pimpinan dan memutuskan dukungan diberikan kepada Prabowo.

"Ketua Umum PBB juga sudah bertemu dengan pak Prabowo sendiri, dan prinsipnya bahwa kami sudah bertekad, dan pimpinan pusat juga sudah melakukan rapat sebagai syarat mengajukan capres," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com