Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Anggap Anies Tambahkan Syarat Bacawapres untuk Arahkan ke Sosok Tertentu

Kompas.com - 21/07/2023, 18:23 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali tak sepakat dengan keputusan Anies Baswedan menambahkan syarat bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Ia menganggap Anies membuat kriteria bacawapresnya harus bebas dari catatan hukum untuk mengarahkan pada figur tertentu.

“Kriteria itu harusnya dirumuskan sejak awal, bukan ditambah-tambah setiap saat. Jadi kesannya cocok-cocokan untuk orang tertentu atau menghalang-halangi orang yang lain,” ujar Ali dihubungi awak media, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Demokrat Sepakat soal Kriteria Cawapres Anies Tanpa Catatan Hukum

Menurut Ali, mestinya Anies bertahan dengan lima kriteria awal yang telah disampaikan pada publik.

Munculnya kriteria baru justru menimbulkan pandangan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah mencoba untuk memperjuangkan figur tertentu menjadi pendampingnya.

“Intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harusnya partai politik (parpol). Karena mandat itukan diberikan pada Anies untuk mencari wakil,” ucap dia.

Terakhir, Ali mendorong agar Anies segera mengumumkan bacawapresnya ketimbang menambah syarat sehingga membuat bingung.

“Kalau Mas Anies sudah memiliki calon (wakil presiden) umumkan saja,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengungkapkan, Anies sudah lama memiliki pemikiran soal kriteria bacawapres yang bersih dari kasus hukum.

Baca juga: Nasdem: Jokowi Tanya Cawapres Anies ke Surya Paloh karena Duga Sudah Dipilih

Ia menyatakan, kriteria itu diperlukan agar upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan berjalan optimal tanpa dijegal pihak mana pun.

“Karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan. Maka, akan bagus kalau kepemimpinan nasional merupakan dwi tunggal yang bebas risiko-risiko hukum,” ucap dia.

Anies telah memaparkan lima kriteria bacawapres yang tertulis dalam piagam kerja sama pembentukan KPP.

Koalisi itu diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


Kelima syarat itu yakni:

1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah

Baca juga: Demokrat Tampik Bertemu dengan Gerindra karena Kans AHY Jadi Bakal Cawapres Anies Makin Kecil
2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com