Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Demokrat Tak Beritahu Bakal Bertemu Gerindra, Singgung soal Kedaulatan Partai

Kompas.com - 20/07/2023, 17:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku bahwa Partai Demokrat tidak memberitahukan bakal menerima kunjungan dari elite Partai Gerindra pada hari ini, Kamis (20/7/2023).

Meski demikian, Ali menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi partai politik (parpol) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk saling memberitahu atau menginformasikan soal rencana silaturahim antar partai.

"Ya, enggak lah. Enggak perlu (memberitahu). Itu bentuk kedaulatan partai," ujar Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (20/7/2023).

Ali bahkan mendukung pertemuan Demokrat dan Gerindra dilakukan. Menurutnya, dukungan itu perlu disampaikan Nasdem sebagai rekan koalisi Demokrat.

Baca juga: Disambangi Gerindra, Demokrat: Agak Cocok Ya Biru sama Putih

Ia mengatakan, Nasdem juga tidak takut pertemuan itu bakal memengaruhi sikap Demokrat yang sepakat berkoalisi dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di KPP.

"Kita berpikir positif saja, ya kan. Bahwa Demokrat itu sudah terikat komitmen dengan koalisi perubahan," kata Ali.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR ini mengungkapkan bahwa partai-partai KPP semuanya setara.

Dengan demikian, tidak ada kewajiban partai politik memberitahukan bakal berkunjung atau menerima kunjungan partai politik luar koalisi.

"Kami (Nasdem) bukan bawahannya dia, kami bukan atasannya dia kan," ujar Ali.

Baca juga: Nasdem Sebut Tak Kirim Nama Menkominfo Pengganti Johnny G Plate ke Jokowi

Diketahui, Partai Demokrat menerima kunjungan elite Partai Gerindra di kantor DPP Demokrat siang ini.

Hal ini diungkap oleh Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

"Rombongan Partai Gerindra bakal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya,” ujar Herzaky dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Menurutnya, pertemuan kedua partai politik (parpol) merupakan bagian dari komunikasi jelang Pemilu 2024.

Baca juga: AHY Sebut Ada Pihak yang Khawatir Demokrat Tak Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Diketahui, kedua parpol telah membentuk poros koalisi masing-masing.

Partai Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS membentuk KPP dan mencalonkan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Sementara Gerindra berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Koalisi ini cenderung akan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

Namun, masing-masing koalisi hingga kini belum menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: 2 Menteri Nasdem Enggan Tanggapi Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com