Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsultan Politik Berbasis AI Diluncurkan, Bantu Caleg Kampanye Efisien dan Efektif

Kompas.com - 20/07/2023, 15:18 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsultan politik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bernama pemilu.ai diluncurkan untuk menyambut Pemilu 2024, Kamis (20/7/2023).

Anggota Dewan Komisaris Telkomsel, Yose Rizal, merupakan founder dari pemilu.ai. Sementara itu, pegiat politik Luky Djani menjadi CEO platform ini.

Platform ini ditujukan untuk membantu calon anggota legislatif (caleg) dalam memahami lebih dalam aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dengan beragam fitur berbasis AI guna meningkatkan peluang kemenangan pemilu.

Dengan basis AI, platform ini diklaim akan membuat strategi pemenangan calon lebih hemat waktu, tenaga, dan dana, ketimbang meraba daerah pemilihan (dapil) dengan turun lapangan dan menyewa konsultan politik konvensional.

Baca juga: Kejagung Geledah Kantor Eks Caleg Demokrat Don Adam Terkait Kasus BTS 4G

Luky Djani mengatakan, platform ini dirancang untuk menganalisis big data, seperti data politik, data sosial ekonomi, data demografi, data profil persona caleg, hingga data media sosial dan media online dari daerah pemilihan.

Platform ini bakal menghimpun data suara pemilu legislatif (Pileg) di tiap tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu-pemilu edisi sebelumnya hingga membaca isu di dapil yang ditargetkan berdasarkan pemberitaan.

Para caleg, ketika mendaftarkan diri, juga diminta agar mengisi selengkap dan sedetail mungkin data yang diperlukan, termasuk isu yang jadi perhatian dan visi-misinya. Sehingga, platform dapat melakukan personalisasi lebih lanjut dan menentukan target pasar secara lebih presisi.

Nantinya, berdasarkan data-data personalisasi tersebut, platform ini sanggup memberi rekomendasi terkait pesan-pesan kampanye yang harus disampaikan kepada konstituen.

Baca juga: KPU DKI Perpanjang Masa Perbaikan Berkas Syarat Bacaleg hingga 16 Juli 2023

Algoritmanya juga diklaim bakal menentukan wilayah-wilayah prioritas untuk "digarap" agar potensi kemenangan caleg lebih besar.

Pemilu.ai juga disebut menyediakan jasa pembuatan naskah pidato, slogan, publikasi media sosial, dan rekomendasi penargetan khalayak di media sosial, seluruhnya berbasis AI.

Luky bahkan mengklaim bahwa biaya konsultasi yang dipatok jauh lebih murah dibandingkan metode konsultasi konvensional, jika melihat kelengkapan paket yang diperoleh.

Ia berharap, platform ini dapat mengurangi ongkos politik yang sangat mahal setiap kali pemilu dan dinilai menjadi salah satu faktor penyebab korupsi.

"Untuk caleg DPRD kabupaten/kota Rp 49 juta, caleg DPRD provinsi Rp 99 juta, DPR RI Rp 149 juta, dan DPD RI Rp 249 juta," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Mandat Jokowi untuk Menkominfo Baru, Selesaikan Proyek BTS 4G dan Masalah AI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com