JAKARTA, KOMPAS.com - Konsultan politik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bernama pemilu.ai diluncurkan untuk menyambut Pemilu 2024, Kamis (20/7/2023).
Anggota Dewan Komisaris Telkomsel, Yose Rizal, merupakan founder dari pemilu.ai. Sementara itu, pegiat politik Luky Djani menjadi CEO platform ini.
Platform ini ditujukan untuk membantu calon anggota legislatif (caleg) dalam memahami lebih dalam aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dengan beragam fitur berbasis AI guna meningkatkan peluang kemenangan pemilu.
Dengan basis AI, platform ini diklaim akan membuat strategi pemenangan calon lebih hemat waktu, tenaga, dan dana, ketimbang meraba daerah pemilihan (dapil) dengan turun lapangan dan menyewa konsultan politik konvensional.
Baca juga: Kejagung Geledah Kantor Eks Caleg Demokrat Don Adam Terkait Kasus BTS 4G
Luky Djani mengatakan, platform ini dirancang untuk menganalisis big data, seperti data politik, data sosial ekonomi, data demografi, data profil persona caleg, hingga data media sosial dan media online dari daerah pemilihan.
Platform ini bakal menghimpun data suara pemilu legislatif (Pileg) di tiap tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu-pemilu edisi sebelumnya hingga membaca isu di dapil yang ditargetkan berdasarkan pemberitaan.
Para caleg, ketika mendaftarkan diri, juga diminta agar mengisi selengkap dan sedetail mungkin data yang diperlukan, termasuk isu yang jadi perhatian dan visi-misinya. Sehingga, platform dapat melakukan personalisasi lebih lanjut dan menentukan target pasar secara lebih presisi.
Nantinya, berdasarkan data-data personalisasi tersebut, platform ini sanggup memberi rekomendasi terkait pesan-pesan kampanye yang harus disampaikan kepada konstituen.
Baca juga: KPU DKI Perpanjang Masa Perbaikan Berkas Syarat Bacaleg hingga 16 Juli 2023
Algoritmanya juga diklaim bakal menentukan wilayah-wilayah prioritas untuk "digarap" agar potensi kemenangan caleg lebih besar.
Pemilu.ai juga disebut menyediakan jasa pembuatan naskah pidato, slogan, publikasi media sosial, dan rekomendasi penargetan khalayak di media sosial, seluruhnya berbasis AI.
Luky bahkan mengklaim bahwa biaya konsultasi yang dipatok jauh lebih murah dibandingkan metode konsultasi konvensional, jika melihat kelengkapan paket yang diperoleh.
Ia berharap, platform ini dapat mengurangi ongkos politik yang sangat mahal setiap kali pemilu dan dinilai menjadi salah satu faktor penyebab korupsi.
"Untuk caleg DPRD kabupaten/kota Rp 49 juta, caleg DPRD provinsi Rp 99 juta, DPR RI Rp 149 juta, dan DPD RI Rp 249 juta," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Kamis.
Baca juga: Mandat Jokowi untuk Menkominfo Baru, Selesaikan Proyek BTS 4G dan Masalah AI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.