Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Mayjen Muhammad Zamroni, Eks Ajudan Boediono yang Ditunjuk Jadi Danpussenkav

Kompas.com - 20/07/2023, 12:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi 96 perwira tinggi (pati) dalam mutasi terbarunya.

Mutasi itu tertera dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang diteken Panglima Yudo pada 17 Juli 2023.

Baca juga: Mutasi TNI: Laksda Yayan Sofian Ditunjuk Jadi Pangkoarmada II, Laksda Achmad Wibisono Jabat Pangkoarmada I

Dalam mutasi itu, Mayor Jenderal (Mayjen) Muhammad Zamroni ditunjuk menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpussenkav) TNI Angkatan Darat.

Zamroni menggantikan Mayjen Yanuar Adil yang akan mengemban amanah menjadi Panglima Kodam II/Sriwijaya.

Sebelum ini, Zamroni menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat III KSAD Bidang Komunikasi Sosial.

Zamroni merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990 dari kecabangan kavaleri.

Mengutip laman tni.mil.id, Zamroni pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya per 4 Mei 2020.

Baca juga: Mutasi TNI, Komandan Denjaka dan Ajudan Wapres Diganti

Jabatan itu diemban Zamroni sebelum ia ditunjuk menjadi Widyaiswara Bidang Nik Akmil pada Agustus 2021.

Sebelum itu, ia juga mempunyai pengalaman menjadi ajudan wakil presiden Boediono pada 2012.

Zamroni beberapa kali menjadi komandan di satuan Kostrad hingga Kavaleri, seperti saat menjadi Danton Yonkav 1/Kostrad (1990), Danton 3/13 Yonkav 1/Kostrad (1992), hingga Danyonkav 8/2 Kostrad (2007).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com