JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, gelaran pemilihan umum (pemilu) merupakan wujud bahwa Indonesia negara demokrasi.
Menurut dia, harus ada perputaran pemimpin di suatu negara.
“Karena ini adalah negara demokrasi, maka pimpinan itu harus selalu berputar, bersirkulasi, dan itu tidak boleh diwariskan. Tidak boleh berdasar keturunan, melainkan berdasar pemilihan,” kata Mahfud dalam sambutannya pada acara “Senandung Pemilu Damai” di Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023) petang.
Baca juga: Mahfud Ungkap Lahan PTPN II Dicaplok Mafia Tanah, Potensi Kerugian Rp 1,7 Triliun
Mahfud terus menggaungkan agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, lancar, dan berintegritas.
“Bahwa di dalam proses pemilihan itu ada permainan-permainan politik, intrik-intrik politik, itu sah-sah saja tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan, dan jangan sampai merusak tata kehidupan kita di dalam bernegara,” kata Mahfud.
Ia pun meminta agar masyarakat menerima siapa pun yang menang dalam Pemilu atau Pilpres 2024 nanti.
“Kalau ada ketidakpuasan, kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Tapi kita ingin dan kita berharap tidak terlalu banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi,” ujar mantan Ketua MK itu.
Baca juga: Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Mahfud MD: Enggak Relevan
Mahfud juga berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kita berharap KPU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjamin kebebasan dan kelancaran, Bawaslu mengawasi pelaksanaannya,” ujar Mahfud.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.