Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Penyusupan Radikalisasi Masuk ke Kampus dan Pesantren

Kompas.com - 05/07/2023, 14:30 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini banyak penyusupan radikalisasi masuk ke kampus dan pesantren.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud saat konferensi pers acara peluncuran Tren dan Capaian Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).

Dia mengatakan, BNPT melaporkan ada tren yang berkurang terkait peristiwa terorisme di Indonesia.

Baca juga: Mahfud Benarkan Al Zaytun Lahir dari Rahim NII, Sebut Ada Bukti Dokumen

"Tetapi saudara, berkurang jumlahnya belum tentu berkurang substansinya," ucap Mahfud.

Karena menurut Mahfud, penyusupan radikalisasi justru terjadi di lembaga pendidikan meskipun belum mengarah pada aksi terorisme.

"Di lembaga pendidikan banyak sekarang itu sudah banyak orang dikader dari kampus, dari pesantren, dari sekolah-sekolah dimana orang ditimbulkan sikap radikalnya," ucap Mahfud.

Baca juga: Soal Kontroversi Al Zaytun, Mahfud: Tak Usah Dibesar-besarkan, Biangnya Kan Panji Gumilang

Dia menjelaskan sikap radikal yang dimaksud adalah tidak setuju terhadap suatu ideologi, menentang pemerintah, menentang ideologi Pancasila dan menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Itu sekarang mulai berkembang juga," tutur dia.

Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, beruntung Indonesia masih memiliki BNPT yang bisa berinovasi untuk mencegah peristiwa radikalisasi ini meluas.

Peluncuran empat produk BNPT hari ini yaitu I-KHub PNPT Counter Terorism Outlook, K-Hub PVE Outlook, Mid Term Evaluation RAN PE, dan Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah terkait terorisme bisa menjadi solusi meluasnya radikalisasi di masyarakat.

"Saya lihat tadi, akan menyentuh ke itu semua. Aspek pencegahan bagaimana, aspek pemeliharaan situasi bagaimana, agar terus kita aman, kemudian aspek penindakan juga sudah disebutkan dari pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan ini menjadi acuan bagi kita bersama," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com