Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Surya Paloh: Ucapkan Selamat Ulang Tahun hingga Bahas Revolusi Mental

Kompas.com - 18/07/2023, 13:26 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas saat dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023) malam.

Ia mengklaim pertemuan itu atas undangan Jokowi dan berlangsung dengan hangat.

“Mungkin kemarin dianggap hari baik oleh Pak Jokowi untuk, selesai reshuffle kabinet, mengundang saya bertemu untuk berbicara,” sebut Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Jokowi Disebut Bertanya Pada Surya Paloh Siapa Cawapres Anies

“Saya juga berkesempatan untuk memenuhi undangan beliau, ya kita ketemu lah,” sambung dia.

Ia pun mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Jokowi karena baru saja merayakan ulang tahun ke-72.

“Iya, ada (mengucapkan selamat ulang tahun),” katanya.

Selain itu, lanjut Surya, keduanya juga membahas soal Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Baca juga: Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana Dinilai untuk Kendurkan Tensi Politik

Khususnya, soal kritik Surya pada Jokowi terkait gagasan revolusi mental yang dianggapnya belum sepenuhnya terwujud saat ini.

“Ada (pernyataan Jokowi),’Saya sedang tunggu-tunggu, Bang Surya ngomong apalagi ini,’” tutur Surya sembari tertawa.

Terakhir, ia mengaku senang bisa berbincang dengan Jokowi di masa-masa jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bagi Surya, suasana politik tak boleh terlampau panas sehingga melupakan kedekatan satu sama lain.

Baca juga: Sindir Balik Surya Paloh, Hasto Singgung Nasdem Jadikan Jaksa Agung Alat Politik

“Ada suasananya dengan menyambut itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana gundah gulana. Kalau kita bisa bawa sedikit dengan rileks, saya pikir bagus itu,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com