Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Jam Jokowi dan Surya Paloh Bertemu, Nasdem: Tak Bahas Reshuffle

Kompas.com - 17/07/2023, 23:08 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023) tak membahas soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Pertemuan itu berlangsung setelah Jokowi mengganti susunan formasi kabinet, salah satunya menempatkan mantan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Jabatan Menkominfo sebelumnya diduduki oleh mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate yang tersangkut dugaan kasus korupsi Menara BTS.

Baca juga: Setelah Reshuffle Kabinet, Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana

Ndak bahas reshuffle, itu memang wilayah presiden,” ujar Hermawi dihubungi awak media.

Ia pun mengungkapkan, pertemuan itu berlangsung cukup lama jelang maghrib.

“Jam 17.20 WIB sampai maghrib, sejaman,” kata dia.

Namun, Taslim tak menjawab ketika ditanya soal isi perbincangan kedua figur tersebut.

Diketahui hubungan Jokowi dan Surya Paloh nampak berjarak sejak Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Baca juga: Budi Arie Setiadi Dilantik Jadi Menkominfo, Nasdem: Mengambil Hak Orang Lain

PDI-P sempat mendorong agar Nasdem keluar dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah. Namun, Nasdem terus menyatakan bakal bertahan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai masa jabatannya berakhir.

Terbaru, Surya Paloh sempat menyinggung gagasan revolusi mental Jokowi. Dalam Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7/2023) ia menganggap revolusi mental itu belum terwujud.

Jokowi pun menanggapi santai kritik Surya Paloh itu.

“Ya semuanya yang belum maksimal, dimaksimalkan,” ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com