Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampaikan Semangat Perubahan dan Perbaikan, AHY: Tidak Berarti Menihilkan yang Dilakukan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2023, 20:38 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, semangat perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat bukan berarti mengabaikan berbagai program dan kinerja yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, semangat perubahan dan perbaikan tetap bakal melanjutkan program pemerintah saat ini yang dianggap telah berjalan dengan baik.

“Meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini,” ujar AHY pada pidato politiknya yang tayang di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

Ia pun memberikan apresiasi pada kepemimpinan Jokowi. AHY menganggap pemerintah selalu bekerja dengan optimal untuk Indonesia.

Baca juga: AHY Bakal Sampaikan Pidato Politik, Disiarkan Empat Stasiun Televisi

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga berharap Jokowi bisa mengakhiri kekuasaannya dengan lancar.

“Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik,” kata AHY.

Namun, AHY menekankan bahwa Demokrat sebagai partai politik (parpol) opisisi memiliki perbedaan pandangan dengan pemerintahan saat ini terkait berbagai persoalan.

“Karenanya, kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda pada rakyat Indonesia yang kami pandang tepat untuk dijalankan pasca pemerintahan Presiden Jokowi mendatang,” ujarnya.

Baca juga: AHY: 9 Tahun Terakhir Terjadi Kemunduran, Pertumbuhan Ekonomi Jauh di Bawah yang Dijanjikan

AHY diketahui sempat beberapa kali melempar kritik ke pemerintah yang berkuasa saat ini. Ia pernah menyoroti soal pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan, dan pengangguran.

Ia juga beberapa kali membandingkan era pemerintahan kini dengan masa kejayaan ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satunya saat pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat pada 19 November 2022.

Saat itu, AHY menyinggung pemerintah saat ini yang menurutnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting. Tetapi, tak seharusnya seluruh anggaran negara dipakai untuk program tersebut.

"Kita butuh infrastruktur. Betul? Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur!" kata AHY dengan nada tinggi.

AHY lantas membandingkan dengan program pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan SBY.

Ketika itu, menurutnya, pemerintahan SBY memiliki Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lewat program tersebut, pemerintah membangun infrastruktur darat, laut, dan udara yang menghubungkan Aceh hingga Papua.

Baca juga: AHY Sindir Pemindahan Ibu Kota saat Bertemu Tokoh Masyarakat di Jaksel

AHY mengeklaim, meski saat itu pemerintahan SBY menjalankan program pembangunan infrastruktur, tapi, kebijakan yang pro rakyat tidak dilupakan.

"(Pada era SBY) pelayanan kesehatan semakin baik, pendidikan semakin terjangkau, BPJS ada BLT (bantuan langsung tunai), ada raskin (beras untuk keluarga miskin), ada BOS (bantuan operasional sekolah, ada beasiswa santri. Ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa?" ujar AHY berapi-api.

AHY lantas mengatakan, infrastruktur memang krusial. Tetapi, pemerintah tidak boleh melupakan prioritas untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

"Jangan serba beton, jangan serba benda fisik, tetapi jiwanya dibangun. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya, jangan dibolak-balik," kata AHY.

Baca juga: AHY Bakal Bicara Hati ke Hati dengan Anies Baswedan soal Cawapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com