Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Undang Jokowi Hadiri Raimuna dan Peringatan Hari Pramuka

Kompas.com - 14/07/2023, 13:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri peringatan Hari Pramuka sekaligus membuka Raimuna Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, pada 14 Agustus 2023.

"Kita memohon kesediaan Bapak Presiden untuk menjadi inspektur upacara dalam Hari Pramuka, termasuk pembukaan raimuna," kata Budi seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Diberhentikan, Pengurus Pramuka Gugat Budi Waseso ke PTUN

Untuk diketahui, raimuna merupakan pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega dari seluruh Indonesia.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang mendampingi Buwas menjelaskan, Raimuna Nasional 2023 akan diikuti oleh anggota Pramuka berusia 16-25 tahun.

Sejauh ini tercatat sudah ada 22.000 peserta yang akan mengikuti Raimuna Nasional 2023.

"Mungkin raimuna tahun ini sudah mulai branding dan juga substansi serta konten-konten dan topiknya dimasukkan juga terkait dengan dunia kreatif dan kepemudaan yang kekinian," ujar Dito.

Baca juga: Ratusan Botol Obat Praxion di Pasar Pramuka Sempat Dikumpulkan untuk Ditarik dari Peredaran

Dito mengatakan, hal itu merupakan terobosan dari Gerakan Pramuka agar mengikuti zaman dan membuat generasi muda semakin bersemangat mengikuti pramuka.

Dito menambahkan, dalam pertemuan dengan Jokowi, Buwas juga melaporkan rencana keberangkatan kontingen Indonesia mengikuti Jambore Dunia di Korea Selatan serta rencana Musyawarah Nasional Pramuka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com