Satgassus Polri Sebut Belum Ada Aturan yang Cukup Mampu Mengatur “Illegal Drilling”

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri menilai, undang-undang yang ada saat ini belum cukup mampu untuk mengantisipasi persoalan pengeboran ilegal atau illegal drilling minyak bumi.

Adapun aturan yang dimaksud terkait UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

“(Regulasi yang ada) belum cukup mampu untuk mengatur sistem dan tata kelola eksplorasi serta eksploitasi sumur minyak ilegal yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk mengantisipasi permasalahan yang timbul antara lain menyangkut illegal drilling,” kata Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Iguh Sipurba dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/23).

Baca juga: Polri Minta Penerbitan SIM Tidak Dikenakan PNBP, Ini Tanggapan Kemenkeu

Oleh karena itu, Satgassus menggelar Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Kebijakan Penanganan Illegal Drilling yang di Hotel Novotel, Palembang, Sumatera Sulatan pada 11-12 Juli 2023.

Kegiatan ini diharapkan dapat memuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berisi pendapat dari para narasumber atas permasalahan dalam penanganan illegal drilling.

“Berdasarkan pendapat narasumber tersebut diharapkan nanti dapat dipetakan,” ucap Iguh.

Terpisah, anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudi Purnomo menyebut kegiatan FGD itu merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Ditjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT Pertamina Hulu Energi.

Baca juga: Polri: Jangan Percaya Lolos Rekrutmen Polisi Harus Bayar, Pasti Dibohongi

Yudi juga mengatakan tujuan kegiatan diskusi itu untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

“Tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan regulasi terkait penanganan illegal drilling yang proporsional antara strategi represif dan preventif,” imbuhnya.

Dalam kegiatan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa masalah illegal drilling tidak hanya mencakup soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, hal itu sudah termasuk masalah kemanusiaan. Sehingga, ia berharap FGD ini akan memberikan solusi bagi persoalan tersebut.

Baca juga: Polri Evakuasi TKW Asal Cianjur dan Serang yang Dijadikan PSK di Dubai

“Hasil dari FGD illegal drilling ini dapat kita benahi tanpa mengesampingkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat,” kata Herman.