Dilindungi LPSK Usai Laporkan Wamenkumham, Ketua IPW Diklaim Tak Bisa Dilaporkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso diklaim tidak bisa dilaporkan secara pidana maupun digugat perdata usai mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sugeng mengajukan perlindungan ke LPSK usai melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi pada 14 Maret 2023 lalu.

Diketahui, Wamenkumham dilaporkan oleh Ketua IPW itu atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar melalui asisten pribadi (aspri)-nya terkait dengan konsultasi hukum dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan.

Baca juga: Laporkan Wamenkumham ke KPK, Ketua IPW Kini Dilindungi LPSK

“Sugeng mendapatkan perlindungan hukum, jadi dia (sugeng) tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana,” kata Kuasa hukum Sugeng, Deolipa Yumara kepada Kompas.com, Selasa (11/7/2023).

Deolipa menjelaskan, perlindungan terhadap kliennya diterima pada 26 Juni 2023. Namun, Ketua IPW itu baru menandatangani surat perlindungan dari LPSK tersebut hari ini.

Menurut Deolipa, dengan adanya perlindungan tersebut, harusnya lembaga penegak hukum dapat menghentikan laporan yang diterima terhadap Sugeng.

Adapun Ketua IPW itu dilaporkan oleh Asisten Pribadi Wamenkumham, Yogi Arie Rukmana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Kuasa hukum Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Deolipa Yumara mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/5/2023).

"Suharusnya laporan Sugeng diberhentikan, sampai menunggu perkara (yang dilaporkan ke KPK) selesai," imbuhnya.

Deolipa turut menunjukan surat pemberitahuan diterimanya perlindungan itu dikeluarkan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dengan nomor R-2582/1.5.2.HSMPP/LPSK/06/2023 pada tanggal 26 Juni 2023.

Dalam surat tersebut, Sugeng Teguh mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Pasal 10A, Pasal 12A, dan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Registrasi Permohonan Nomor 1663/P.BPP LPSK/VI/2023.

Baca juga: IPW Desak Kapolres Temanggung Diperiksa Buntut Hadirkan Anak Pembakar Sekolah dengan Dikawal Senjata Saat Jumpa Pers

Keputusan ini juga tercantum dalam Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK Nomor A.1826/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023 untuk diberikan Perlindungan Hukum dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

Sugeng Dilaporkan Aspri Wamenkumham

Usai melaporkan Eddy Hiariej ke KPK, di hari yang sama, Sugeng dilaporkan balik ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik oleh Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andikam Mulyadi yang disebut dalam laporannya di KPK.

Keduanya melaporkan Sugeng karena telah menyeret nama mereka sebagai perantara penerima aliran dana ke Eddy.

“(Laporan ini disampaikan) karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap laporan Pak STS (Sugeng Teguh Santoso) ya. (laporan) STS itu saya rasa tidak benar,” ujar Yogi saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (15/3/2023) dini hari.

Baca juga: IPW Minta Polda Metro Jerat Rihana-Rihani Penipu Preorder iPhone dengan TPPU

“Malam ini, saya laporkan untuk merespons beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya,” katanya lagi.