Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Effendi Simbolon Pindah Partai, Sekjen PDI-P: Sekali Merah, Tetap Merah

Kompas.com - 10/07/2023, 17:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menepis kabar bahwa Effendi Simbolon berpindah partai untuk mendukung bakal calon presiden (bacapres) lainnya, yaitu Prabowo Subianto.

Ia menyatakan, Effendi tidak mendukung Prabowo dan tetap merupakan kader PDI-P.

"Terkait dengan ada isu-isu Pak Effendi mau ke partai lain, itu juga sama sekali tidak benar. Karena sekali merah tetap merah," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Adapun kabar kepindahan Effendi ke partai lain mengemuka setelah dia menganggap Prabowo tepat menakhodai Republik Indonesia.

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Siang Ini, Buntut Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI

Namun, tak jelas maksud kata 'nakhoda' yang disebut Effendi apakah dalam arti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terkait dukungan Pilpres, Hasto mengeklaim Effendi juga tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar semua kader mendukung bacapres Ganjar Pranowo.

"Semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar sebagai capres dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pileg," ungkap dia.

Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa partainya belum akan memberikan sanksi terhadap Effendi.

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Usai Undang Menhan, Prabowo: Bukan Urusan Saya

Hal tersebut, menurut dia, bakal diputuskan pada rapat DPP selanjutnya.

Hari ini, DPP PDI-P baru menjalankan tahapan pertama yaitu memanggil Effendi untuk menjelaskan maksud mengundang Prabowo dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023).

"Jadi ada dua jalur, rapat DPP dulu menetapkan kemudian dilakukan konfirmasi. Nah di sini dilakukan konfirmasi dulu kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP partai," kata dia.

Sebelumnya, DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon untuk melakukan klarifikasi usai menyebut Prabowo cocok menakhodai RI.

Pemanggilan ini dilakukan di Kantor DPP PDI-P pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB.

Adapun, Effendi selaku ketua umum PSBI menyatakan Prabowo diundang ke Rakernas PSBI dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan.

"Kami mengundang beliau kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara,” kata Effendi kepada awak media, Jumat (7/7/2023).

Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi “nakhoda”.

 

"Kami ingin dengar sejujurnya dalam benak dia itu, seperti apa sih kalau dia kemudian menjadi nakhoda,” ujar Effendi.

Kendati demikian, Effendi tidak menjelaskan maksud dari kata “nakhoda” itu. Dalam acara tersebut, Prabowo menceritakan pengalamannya terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com