Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Effendi Simbolon Tegak Lurus Dukung Ganjar, Bukan Prabowo

Kompas.com - 10/07/2023, 16:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Effendi Simbolon tetap tegak lurus arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mendukung dan memenangkan bakal calon presiden (bacapres) yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo.

Hal ini disampaikannya setelah ramai publik yang mempersepsikan Effendi mendukung bacapres lain, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah Menteri Pertahanan RI itu disebutnya cocok menakhodai Republik Indonesia.

"Dalam penjelasannya, sangat clear bahwa Pak Effendi sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketum PDI-P Ibu Megawati dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI-P bersama dengan partai-partai lain," kata Hasto dalam konferensi pers setelah agenda klarifikasi Effendi di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Effendi Simbolon Tiba di Kantor DPP PDI-P, Penuhi Panggilan Usai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

Berdasarkan klarifikasi Effendi, kata Hasto, Prabowo diundang ke acara Rakernas Punguan Simbolon Dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023) dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut Hasto, Prabowo menjelaskan soal aspek-aspek bela negara sebagaimana tugasnya di Menhan.

Terkait tugas Prabowo sebagai pembantu presiden, menurut dia, Effendi pun kritis dan obyektif.

Dalam acara itu, tutur Hasto, Effendi juga mengaku menyampaikan masukan dan kritik terhadap berbagai kebijakan Prabowo sebagai Menhan selama ini.

"Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan berpotensi melanggar undang-undang. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain dalam pengadaan alutsista, yang dilaksanakan secara tidak proper," ujar dia.

Baca juga: Panggil Effendi Simbolon, DPP PDI-P: Kalau Mau Jadi Orang Bebas, Jangan Berpartai

Menurut Hasto, apa yang disampaikan Effendi itu sudah tepat. Terlebih, Effendi bertugas di Komisi I DPR yang merupakan mitra Kemenhan. 

Hasto menilai, Effendi sangat paham soal kebijakan pertahanan dalam pengadaan berbagai alat dan senjata di TNI.

Ia pun yakin Effendi tegak lurus dan tidak berbelok mendukung bacapres lainnya, seperti Prabowo.

"Semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar sebagai capres dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pileg (pemilihan legislatif)," ujar Hasto.

Sebelumnya, DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon untuk melakukan klarifikasi setelah menyebut Prabowo cocok menakhodai RI.

Pemanggilan ini dilakukan di Kantor DPP PDI-P pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB.

Adapun Effendi selaku Ketua Umum PSBI menyatakan bahwa Prabowo diundang ke Rakernas PSBI dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.

"Kami mengundang Beliau kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara,” kata Effendi kepada awak media, Jumat (7/7/2023).

Baca juga: Profil Effendi Simbolon, Politikus yang Akan Dipanggil PDI-P Usai Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI

Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi “nakhoda”.

"Kami ingin dengar sejujurnya dalam benak dia itu, seperti apa sih kalau dia kemudian menjadi nakhoda,” ujar Effendi.

Kendati demikian, Effendi tidak menjelaskan maksud dari kata “nakhoda” itu. Dalam acara tersebut, Prabowo menceritakan pengalamannya terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com