Ada Menteri Terseret Kasus BTS 4G, Wapres: Saya Serahkan ke Penegak Hukum

BANYUASIN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin enggan banyak komentar mengenai terseretnya sejumlah menteri dalam kasus dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Mengenai masalah proses (hukum) saya kira kita serahkan ke penegak hukum," kata Ma'ruf di Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, Banyuasin, Jumat (7/7/2023).

Baca juga: Masjid Istiqlal Sembelih 51 Hewan Kurban Hari ini, Termasuk Sapi Kurban Jokowi-Maruf Amin

Ma'ruf meyakini, aparat penegak hukum bakal bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini pun berharap agar ke depannya tidak ada lagi menteri-menteri yang terjerat kasus korupsi.

"Tentu saja imbauan kita kepada (menteri), seperti diimbau Presiden supaya mereka juga menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya korupsi di mana-mana," kata Ma'ruf.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS.

Baca juga: Kejagung Periksa Auditor Utama Itjen Kominfo dan 7 Tim Pokja BTS 4G Bakti

Selain itu, sejumlah menteri turut terseret-seret dalam kasus ini, antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Dito bahkan pernah diperiksa Kejagung pada Senin (3/7/2023) lalu karena diduga pernah menerima aliran uang sebesar Rp 27 miliar dari salah satu terdakwa, Irwan Hermawan.

"Ini terkait tuduhan saya menerima Rp 27 miliar, di mana tadi sudah saya sampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik pihak berwenang yang menjelaskan," kata Dito seusai diperiksa di kantor Kejagung, Senin.

Belakangan, kuasa hukum Irwan, Maqdir Ismail, menyebutkan bahwa sudah ada pihak yang mengembalikan uang Rp 27 miliar itu, meski ia tidak menyebut nama.