Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor WHO Sebelum Deklarasi Endemi, Menkes Sebut Indonesia Dipuji Negara Santun

Kompas.com - 04/07/2023, 19:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang santun karena meminta pendapat badan kesehatan tersebut sebelum mendeklarasikan endemi.

Hal ini diutarakan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Budi saat keduanya bertemu.

Adapun pengumuman status perubahan pandemi menjadi endemi Covid-19 di Indonesia disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (21/6/2023).

"Indonesia termasuk negara yang sebelum kita cabut, kita konsultasi ke WHO. Jadi WHO waktu saya datang sama Dr Tedros, kemarin dia ulang tahun. Dia juga bilang terima kasih Indonesia santun lah, ini kan pandemi bukan pandemi Indonesia saja," kata Budi dalam podcast yang ditayangkan Sekretariat Kabinet RI, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Dari Pandemi ke Endemi Covid-19: Liminalitas, Manusia, dan Peradaban Baru

Budi menyampaikan, WHO setidaknya memberikan 4 hal penting yang perlu dilakukan Indonesia sesaat setelah mendeklarasikan endemi.

Hal pertama, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara yang dilakukan jika terkena Covid-19.

Sebab, perubahan status menjadi endemi berarti pemerintah tidak lagi mengintervensi apa yang harus dilakukan masyarakat dalam menangani penyakit tersebut, termasuk soal kewajiban memakai masker di ruang publik. Covid-19 akan disamakan dengan penyakit lain.

"Saya kasih contoh kalau sakit pilek atau demam berdarah, pemerintah enggak intervensi. Masyarakat yang tahu ini musimnya banyak nyamuk, kita harus hati-hati. Kalau kena DBD tesnya apa, kita sudah tahu mesti cek darah. Masing-masing menjaga kesehatan dirinya sendiri," tuturnya.

Hal kedua, pemerintah perlu memperkuat surveilans dengan cara menyediakan alat tes Covid-19 yang mudah didapatkan masyarakat dan menyediakan alat untuk genome sequencing.

Sejauh ini, kata Budi, alat rapid tes antigen sudah tersedia di apotek terdekat. Masyarakat melakukan tes mandiri dan menangani penyakitnya sendiri.

"Dan kita sudah kasih QR Code. Kalau dia positif, mau daftar (hasil tesnya), QR code nanti bisa dilayani oleh telemedicine, bisa dikirim obat kalau mau. Tapi kalau dia enggak mau, karena merasa sudah tahu bagaimana handle-nya, enggak apa-apa," tutur Budi.

Baca juga: Masa Endemi, Kemenkes Berencana Bakal Tetap Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk 3 Kelompok Ini

Ketiga, negara mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 di rumah sakit, termasuk obat-obatan yang dapat dibeli di apotek dengan resep dokter.

Keempat, tetap memberikan vaksinasi Covid-19 pada kelompok rawan, seperti lansia dengan komorbid, tenaga kesehatan di garda terdepan, dan anak-anak dengan kondisi immunocompromised.

"Begitu sudah kena vaksinasi, daya tahan tubuhnya sudah bagus, sama seperti kita vaksinasi bayi. Nah, vaksinasi tetap harus diberikan untuk orang-orang yang komorbid, immunocompromised, dan yang pertama kali belum pernah divaksinasi," jelas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com