Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

16.000 Pekerja Datang ke IKN, Hanya 304 yang Masuk DPT Pemilu 2024

Kompas.com - 03/07/2023, 11:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya 304 pekerja Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Minggu (2/9/2023), terungkap bahwa proses mendapatkan data 304 pekerja ini cukup panjang, melalui berbagai penyaringan data.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kalimantan Timur Iffa Rosita menyinggung bahwa awalnya diisukan ada 16.000-20.000 pekerja di IKN yang otomatis harus diberikan hak pilih di tempat mereka bekerja.

Baca juga: Perlengkap Fasilitas di IKN, Jambuluwuk Mau Bangun Hotel dan Resort

KPU Kaltim kemudian menggelar tiga kali rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR selaku penanggung jawab dan disebut berkomitmen mendukung pemutakhiran daftar pemilih, menginformasikan pendirian TPS khusus, dan mempertajam validitas pemilih.

"Mereka yang tahu subkontraktor-subkontraktor yang tahu persis siapa saja yang kerja di sana," kata Iffa.

Mulanya, disebut ada sekitar 6.000 pekerja IKN yang bakal difasilitasi TPS khusus pada hari pemungutan suara.

Namun, pada perjalanannya, data tersebut bolak-balik meja KPU Kaltim karena elemen datanya tidak lengkap.

Angka itu menyusut berturut-turut, dari 6.000 ke 900, lalu menyusut lagi ke 787, sampai ke 606 pekerja.

Setelah dicermati lagi, masih terdapat pekerja yang didata tanpa NIK dan NKK.

"Pekerja-pekerja itu tidak diketahui persis apakah tanggal 14 Februari 2024 masih stay di situ. Ada yang nilai kontraknya hanya 2, 3, 6 bulan. Dinamika sangat dinamis. Ini jadi kendala kami," ucap Iffa.

Baca juga: Fakta Unik DPT Pemilu 2024, Salah Satunya Pemilih dengan Nama 1-2 Huruf

Data kemudian kembali menyusut jadi 395, lalu 339, sebelum ditetapkan hanya 304.

Mereka bakal mencoblos di TPS lokasi khusus di IKN, yakni di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.

Sebelumnya diberitakan, 16.000 pekerja konstruksi pada Februari dan Maret 2023 akan mulai datang ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Para pekerja akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan 22 tower di IKN sebelumnya akan digunakan untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN.

"Yang dibangun 22 tower itu untuk tenaga kerja konstruksi yang akan segera masuk," kata dia setelah menghadiri focus group discussion "Isu Srategis Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan Ibu Kota Nusantara" di Gadjah Mada University Club (UC) Hotel UGM, Jumat (27/01/2023).

Baca juga: Bawaslu Soroti Belasan Ribu Pemilih yang Meninggal dan Tak Dikenal Masuk DPT Pemilu 2024

Basuki menyampaikan, para pekerja konstruksi tersebut akan mulai masuk secara masif pada Februari dan Maret.

"Nanti ini Februari, Maret baru mulai masuk pekerja fisiknya. Kira-kira total akan ada 16.000 pekerja konstruksi," ujar dia.

Basuki mengatakan, belasan ribu pekerja itu akan membangun mulai dari Istana Presiden, kantor kementerian, dan jalan.

"Banyak. Itu tadi, di kantor-kantor presiden, istana presiden, kantor menko, kantor menteri, jalan-jalan, ada instalasi penjernih air, instalasi penjernih air limbah, jalan tol, jembatan-jembatan yang ada di situ. Jadi semua pekerjaan dasar," ujar dia.

Baca juga: 13.743 Pemilih Tak Dikenal di Ternate Masuk DPT Pemilu 2024

Beberapa tower HPK, kata Basuki Hadimuljono, sudah dihuni oleh ratusan pekerja konstruksi.

"Yang hunian pekerja sudah hampir selesai sudah 500 orang masuk menghuni di sana," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com