Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidarto Danusubroto: Wisma Yaso Harusnya Jadi Museum Sukarno, Kenapa Jadi Satria Mandala?

Kompas.com - 28/06/2023, 20:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mantan ajudan Presiden Sukarno, Sidarto Danusubroto, berpandangan bahwa Wisma Yaso semestinya dijadikan museum Sukarno, bukan Museum Satria Mandala seperti saat ini.

Menurut Sidarto, Wisma Yaso yang merupakan tempat Bung Karno menghabiskan sisa hidupnya semestinya dijadikan tempat untuk mengenang Bung Karno.

"Itu harus diingatkan kepada pemerintah, jangan jadikan Satria Mandala, hero semua di situ, harus jadi museum Sukarno karena di situ tempat Sukarno ditahan di situ sampai meninggal, kenapa jadi Satria Mandala?" kata Sidarto dalam program Gaspol! Kompas.com, Selasa (27/6/2023).

Baca juga: Sidarto Danusubroto, Mantan Ajudan Soekarno yang Kembali Jadi Wantimpres

Sidarto berpendapat, Indonesia terlalu mengglorifikasi dan seolah tidak mau jujur kepada sejarahnya sendiri.

Ia mencontohkan, selain Wisma Yaso, lokasi penahanan orang-orang tertuduh komunis di Pulau Buru dan kawasan Nirbaya di Pulau Nusakambangan kini juga sudah tak tersisa.

Padahal, kata Sidarto, situs-situs serupa di luar negeri umumnya dijadikan monumen pengingat akan hak asasi manusia (HAM).

"Kita harus belajar dari negara-negara itu bahwa kita harus jujur pada sejarah kita, apa hitam atau putih itu harus jujur, tidak boleh dihilangkan," ujar Sidarto.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Soekarno Dibunuh Pelan-pelan di Wisma Yaso

Untuk diketahui, Bung Karno ditahan di Wisma Yaso di penghujung hidupnya setelah ia dipaksa angkat kaki dari Istana imbas dinamika politik pasca-Gerakan 30 September 1965.

Setelah Bung Karno wafat, Wisma Yaso diubah menjadi Museum Satria Mandala. Museum ini didirikan sebagai lokasi edukasi sejarah mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com