Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Sebut Komunikasi untuk Kerja Sama Politik Mengusung Ganjar Hanya Dilakukan PDI-P

Kompas.com - 27/06/2023, 20:37 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menyampaikan bahwa komunikasi antar partai politik (parpol) untuk memperluas dukungan pada Ganjar Prabowo hanya dilakukan oleh PDI-P.

Alasannya, PDI-P sebagai parpol tempat Ganjar bernaung, juga merupakan pimpinan dalam kerja sama antar parpol yang mendukung Gubernur Jawa Tengah itu.

“Yang memimpin kerja sama politiknya itu PDI-P. Kalau PPP kan sudah ikut. Ya kalau diberi kesempatan, diberi mandat untuk juga mengomunikasikan, ya bisa saja,” ujar Awiek di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Baca juga: PPP Yakin Sandiaga Bakal Dipilih PDI-P Dampingi Ganjar

Namun demikian, PPP enggan meminta pada PDI-P untuk ikut berkomunikasi dengan parpol lain untuk mendukung Ganjar. Sebab, PPP sejak awal sudah berkomitmen untuk mengikuti keputusan PDI-P.

Di sisi lain, lanjut dia, PDI-P juga menyampaikan secara terbuka penjajakan politik yang tengah atau bakal dilakukan dengan parpol lain.

“Setiap yang dilakukan selalu diinformasikan kepada partai-partai yang sudah menyatakan bergabung, termasuk PPP,” ucap dia.

Diketahui saat ini Ganjar diusung sebagai bakal calon presiden (bacapres) oleh PDI-P, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.

Baca juga: Anies dan Ganjar Haji Bareng, Tim 8: Di Tengah Perbedaan Koalisi, Tetap Ada Persaudaraan

Meski begitu, partai banteng belum menyatakan pembentukan koalisi dengan ketiga parpol tersebut.

Selain itu, PDI-P juga sedang mencari figur yang tepat untuk mendampingi Ganjar dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

Sementara itu, PPP secara resmi telah mengusulkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com