Ken Setiawan Datangi Bareskrim, Hendak Laporkan Pendiri Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023). Kedatangannya untuk melaporkan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.

Ken mengatakan, ia ingin menghentikan langkah Panji Gumilang melalui proses hukum.

"Hari ini kami mau melaporkan, dan tujuan kami tidak hanya akan menghentikan langkah Panji Gumilang, tapi kita ingin melihat ada proses hukum," ujar Ken saat ditemui di Gedung Bareskrim, Selasa (27/6/2023).

Ken mengungkapkan, ingin melihat ada keadilan dalam kasus ini. Ia lantas menekankan bahwa tidak ada warga negara yang kebal terhadap hukum.

Baca juga: Kemenag Akan Bekukan Izin Ponpes Al-Zaytun jika Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat

Selain itu, menurutnya, Ponpes Al Zaytun sudah jelas-jelas melakukan penodaan agama dan membuat gaduh publik.

"Yang jelas kita kan dari korban NII sudah melihat bahwa ini ada yang salah," katanya.

Ken mengaku sudah menyiapkan bukti untuk melaporkan Panji Gumilang. Tetapi, ia enggan membeberkannya.

Sementara itu, ada pihak dari Al Zaytun yang juga melaporkannya ke Bareskrim, Ken mengatakan tidak masalah.

"Enggak apa-apa, ini kan dinamika," ujar Ken.

Baca juga: Menko PMK: Arahan Wapres agar Menko Polhukam Ambil Langkah Terkait Kontroversi Al-Zaytun

Sebelumnya, Menteri Kooridnator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebutkan adanya tiga permasalahan yang diduga dilakukan oleh Ponpes Al Zaytun, Indramayu. Jawa Barat.

Ketiga masalah itu meliputi, tindak pidana, administrasi, serta ketertiban sosial dan keamanan.

Hal ini disampaikan Mahfud setelah mendengarkan penyampaian Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil di kantornya, Jakarta pada 24 Juni 2023.

"Dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah," kata Mahfud usai bertemu Ridwan Kamil.

Mahfud mengatakan, pemerintah akan menindaklanjutinya dengan tiga langkah penyelesaian.

Pertama, terkait masalah tindak pidana akan ditangani oleh Polri.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Saat Kunjungi Ponpes Al Zaytun Nilai Kebangsaan dan Pancasila Selalu Dibicarakan

Menurut Mahfud, Kemenko Polhukam dan Polri telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Ponpes Al Zaytun.

Namun demikian, Mahfud belum mau menyampaikan dugaan tindak pidana apa yang dilakukan Ponpes Al Zaytun.

"Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya, tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya, sudah diidentifikasi tinggal di klarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan," ujarnya.

Permasalahan kedua, terkait administrasi ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu.

Baca juga: Usut Dugaan Penistaan Agama, Polri Akan Panggil Saksi dari Kemenag, MUI, dan Pengurus Ponpes Al Zaytun

Mahfud mengatakan, dugaan pelanggaran ini akan ditindak dengan pemberian sanksi administrasi oleh pihak Kementerian Agama.

"Yang kedua, ini tindakan hukum administrasi terhadap yayasan pendidikan Islam yang mengelola Pesantren Al Zaytun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama," katanya.

Mahfud mengungkapkan, tindakan administrasi tersebut akan dilakukan dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di ponpes tersebut.

Ketiga adalah terkait ketertiban dan keamanan sosial masyarakat sekitar Ponpes Al Zaytun.

Mahfud mengatakan, masalah ini menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Barat, bersama aparat penegak hukum daerah untuk menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan sosial.

"Nah kita pasrahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan pak gubernur," ujar Mahfud.

Baca juga: Komnas HAM Minta Dugaan Pelanggaran Al Zaytun Diselesaikan Lewat Jalur Hukum