Moeldoko Ungkap Saat Kunjungi Ponpes Al Zaytun Nilai Kebangsaan dan Pancasila Selalu Dibicarakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menceritakan kondisi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang saat ini sedang mendapat sorotan publik karena dugaan ajaran yang menyimpang.

Kondisi tersebut diketahuinya saat berkunjung sebanyak dua kali ke ponpes itu dalam rangka memberikan ceramah kebangsaan.

"Ya kan kita enggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma apa itu, kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan. Gitu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Soal Kedekatan dengan Panji Gumilang, Moeldoko: Biasa Saja, Jangan Diartikan Macam-macam

"Jadi kesehariannya kan aku dari situ. Tapi secara aku hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana," ungkapnya.

Moeldoko melanjutkan, dua kali kehadirannya memberikan ceramah di Al Zaytun berdasarkan undangan pihak ponpes.

Dalam dua kali ceramah tersebut dirinya memberikan materi seputar kebangsaan.

"Saya dua kali. Waktu (masih) Pangdam (Pangdam Siliwangi) dulu ya. Pangdam sekali. Berikutnya waktu (jadi) KSP saya ke sana," lanjutnya.

Saat itu, menurutnya, kondisi di Ponpes Al Zaytun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikannya merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya.

Hanya saja Moeldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan.

"Ya lingkungan nya berjalan seperti biasa ya. Lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental ya di sana," jelas Moeldoko.

Baca juga: Usut Dugaan Penistaan Agama, Polri Akan Panggil Saksi dari Kemenag, MUI, dan Pengurus Ponpes Al Zaytun

Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaytun, mantan Panglima TNI itu pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana.

"Bahwa kalau persoalan itu kan perlu ada pendalaman. Harus ditongkrongin di sana, melihat kesehariannya seperti apa. Kalau hanya sekilas kan saya enggak ngerti," ujar Moeldoko.

"Bagaimana yang sesungguhnya itu apa, perlu adanya badan yang intens melihat itu sehingga nanti kesimpulannya tidak salah. Jangan membuat kesimpulan atas isu yang berkembang wah repot nanti," tambahnya.

Tribunjabar.id/Handhika R Massa tandingan kembali disiapkan Ponpes Al Zaytun Indramayu untuk menghalau massa aksi, Kamis (22/6/2023). Panji Gumilang turun tangan.

Diberitakan, Ponpes Al Zaytun menuai sorotan publik lantaran penuh kontroversi.

Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya shaf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki.

Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Baca juga: Bantah Jadi Beking Al Zaytun, Moeldoko: Emang Preman?

Hal ini diputuskan setelah Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu (24/6/2023) sore.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kemenag.

Dalam pertemuan sore itu, Ridwal Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya.

Ia menggali data di lapangan soal ponpes tersebut dan mewawancarai tim dari Al Zaytun.

Baca juga: Moeldoko Akui Dua Kali ke Ponpes Al Zaytun, Diundang Beri Ceramah Kebangsaan

Dari situ, ia pun menyampaikan rekomendasi kepada Mahfud MD yang menyangkut aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu.

Rekomendasi dari pria yang karib disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan tiga langkah hukum. Langkah pertama, mengusut tindak pidana yang dilakukan ponpes.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyatakan, Kepolisian RI (Polri) akan menangani tindak pidana secara langsung.

Baca juga: Polemik Ponpes Al Zaytun Masih Didalami, Jokowi Minta Publik Sabar

Hal ini mengingat dugaan terjadinya tindak pidana di ponpes tersebut sudah sangat jelas.