Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jadi Beking Al Zaytun, Moeldoko: Emang Preman?

Kompas.com - 26/06/2023, 13:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah kabar yang menyebutkan dirinya menjadi beking atau pelindung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

"Emang preman kok jadi beking? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu itu, biar pinter dikit," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/7/2023).

Sementara itu, saat ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, Moeldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja.

Menurut Moeldoko, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja.

"Memang kenapa? Enggak boleh apa dekat?" katanya.

Baca juga: Daftar Pejabat yang Pernah Sambangi Ponpes Al Zaytun

"(Kedekatannya) Ya biasa aja. Kan kita itu harus pandai membangun. Apalagi tugasnya Kepala KSP harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan begitu. Konteksnya komunikasi politik, komunikasi publik dan seterusnya. Jadi jangan terus diartikan macam-macam," jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan, justru dengan kedekatannya itu dia bisa melihat apa yang akan dilakukan Panju Gumilang di ponpes yang saat ini sedang menjadi sorotan publik.

Meski begitu, Moeldoko mengaku belum berkomunikasi dengan Panji Gumilang.

Moeldoko mengakui dia sempat dua kali hadir di Ponpes Al Zaytun.

Dalam dua kali kesempatan tersebut, Moeldoko memberikan ceramah kebangsaan.

"Pernah, kasih ceramah. Kasih ceramah kebangsaan di sana," ungkapnya.

Baca juga: Polemik Ponpes Al Zaytun Masih Didalami, Jokowi Minta Publik Sabar

"Saya dua kali. Waktu (masih) Pangdam dulu ya. Pangdam sekali. Berikutnya waktu (jadi) KSP saya ke sana," lanjut Moeldoko.

Kedatangannya ke Al Zaytun pun atas undangan pihak ponpes.

Saat itu, menurutnya, kondisi di Ponpes Al Zaytun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikannya merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya.

Hanya saja, Moeldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com