"Maka pemerintah dan MUI sangat ideal dalam rangka membenahi kembali Al-Zaytun agar tidak lagi terpapar sebagai bibit radikal yang menjadi bom waktu bagi negara nanti," ujar Ichsan.
Baca juga: MUI: Pondok Pesantren Al-Zaytun Terafiliasi NII
Selama 30 tahun, sudah disebut terafiliasi gerakan radikal dan gerakan makar NII, tapi Al-Zaytun masih megah berdiri.
Sekolah itu masih menjalankan aktivitas, merekrut siswa dan izin pesantren mereka belum juga dibekukan.
Ken Setiawan menduga di balik tebalnya tembok pertahanan Al-Zaytun, ada orang-orang kuat di pemerintahan yang menjadi pelindung.
"Sebenarnya banyak fakta (dugaan ajaran sesat) yang terjadi di sana, tapi kita tau ada oknum-oknum pemerintah di negara ini ada yang terlibat sehingga dia terkesan ini lambat, bahkan seperti ada pembiaran," ujar Ken.
Namun, Ken tidak menyebut oknum tersebut berasal dari lembaga pemerintahan apa.
"Di situ kita lihat sebenarnya (Al-Zaytun) bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik yang dibungkus dengan agama," katanya.
Diketahui, saat ini pemerintah pusat dimotori Kementeri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tengah mendalami atau mengkaji soal posisi, peran hingga oknum-oknum yang terlibat dalam pengurusan Ponpes Al-Zaytun.
Hasil kajian bakal dibahas bersama dengan kementerian atau lembaga terkait guna menyelesaikan polemik hingga kontroversi di Al-Zaytun.
Baca juga: NII Crisis Center: Ada Oknum Pemerintah yang Terlibat dalam Lingkaran Masalah Al-Zaytun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.