JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menduga ada oknum dari pemerintah yang menjadi pelindung atau backing pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Oknum tersebut, menurutnya, yang diduga membuat penanganan penyebaran aliran sesat itu berlarut-larut diusut dan terkesan ada pembiaran.
"Sebenarnya banyak fakta (dugaan ajaran sesat) yang terjadi di sana, tapi kita tau ada oknum-oknum pemerintah di negara ini ada yang terlibat sehingga dia terkesan ini lambat, bahkan seperti ada pembiaran," ujar Ken saat dihubungi melalui telepon, Rabu (21/6/2023).
Baca juga: Saat Panglima TNI Endriartono Copot Anak Buah Imbas Kasus di Ponpes Al-Zaytun...
Namun, Ken tidak menyebut oknum tersebut berasal dari lembaga pemerintahan apa, juga nama dari orang-orang yang disebut oknum itu.
Dia mengatakan, dugaannya didasari dari banyak pejabat yang pernah bertandang ke Al-Zaytun, salah satunya mantan Menko Polhukam Wiranto pada 2004.
"Di situ kita lihat sebenarnya (Al-Zaytun) bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik yang dibungkus dengan agama," ucap dia.
Kompas.com telah berupaya untuk menghubungi Wiranto untuk mengonfirmasi mengenai hal ini. Namun hingga kini pesan singkat yang dilayangkan belum dibalas.
Baca juga: Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Mintai Keterangan Lagi Pihak Ponpes Al-Zaytun
Selain itu, Ken juga meyakini Al-Zaytun adalah buatan gerakan radikal NII dari kurikulum tersembunyi yang pernah mereka ajarkan kepada dirinya.
Keyakinannya ditambah dengan Panji Gumilang yang disebut memiliki kekerabatan dengan Ahmad Musadeq, terpidana kasus penodaan agama yang juga pimpinan Gerakan Fajar Nusantara.
Mereka berdua disebut sebagai pengikut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo atau SM Kartosoewirjo yang merupakan gerakan makar pendiri NII.
"Jadi ini sama sebenarnya, tapi bedanya Ahmad Musadeq bicara dengan ketahanan pangan, karena dia beli tanah untuk pertanian di Kalimantan. Sedangkan Panji Gumilang bicara tentang pendidikan, bikin pesantren," pungkas Ken.
Sebelumnya, beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang.
Menanggapi kontroversi Al-Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).
Baca juga: MUI: Pondok Pesantren Al Zaytun Terafiliasi NII
Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al-Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim inestigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kiai.
"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.