Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Buka Seluas-luasnya Peluang Rekonsiliasi Megawati-SBY

Kompas.com - 22/06/2023, 14:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan, pihaknya membuka diri seluas-luasnya terkait peluang rekonsiliasi antara Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Said lantas mengungkit pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang baru-baru ini terjadi di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

"PDI-P membuka diri sejak awal sebagaimana pernyataan Mbak Puan dan pernyataan saya tanggal 7 ketika rakernas. Kami membuka diri seluas-luasnya, bahkan sudah terjadi pertemuan Mbak Puan dengan Ketua Umum Demokrat Bapak AHY," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: 18 Tahun Silam, Awal “Perang Dingin” SBY-Megawati Dimulai…

Said menjelaskan, Megawati dan SBY selaku mantan Presiden pasti memiliki mimpi bersama tentang Indonesia.

Dia pun memberikan rasa hormatnya kepada SBY yang baru-baru ini bermimpi mengenai perjalanan naik kereta bersama Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apa yang disampaikan dalam mimpi beliau itu, itu sesuatu yang indah dan sangat bermakna bagi kepentingan yang lebih luas untuk masyarakat kita," tuturnya.

Meski begitu, kata Said, alangkah lebih baik apabila pertemuan SBY dan Megawati bisa terjadi secara natural, tanpa perlu direkayasa. Sebab, setiap pemimpin pasti memiliki jalur komunikasinya masing-masing.

"Ini kan sudah menyangkut bapak SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi, pasti jalannya antar beliau ini ada komunikasinya kan, tidak mungkin pangkat seperti saya akan mengatur-atur pertemuan dan sebagainya, itu jauh dari itu," jelas Said.

Sementara itu, Said menegaskan, tidak ada masalah apa pun antara PDI-P dan Demokrat.

Dia menyebutkan, PDI-P tidak keberatan apabila Demokrat ingin melakukan upaya rekonsiliasi.

"Tidak ada problem apa pun PDI-P dengan Demokrat, clear," imbuhnya.

Hubungan SBY dan Megawati

Hampir dua dekade hubungan Megawati dan SBY renggang. “Perang dingin” seolah terjadi di antara keduanya.

Selama belasan tahun, perjumpaan Megawati dan SBY bisa dihitung jari. Keduanya hanya bertemu di acara-acara resmi, itu pun hanya berjabat tangan dan bertegur sapa sebentar sebelum akhirnya melanjutkan kegiatan masing-masing.

Baca juga: Soal Mimpi SBY, Demokrat Sebut Petunjuk Tuhan untuk Rekonsiliasi dengan Megawati

Kabarnya, ketegangan di antara keduanya bermula dari rivalitas politik menjelang Pemilu 2004.

Sebelum itu, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong, kabinet yang dipimpin Megawati.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com