Kapolri Harap Tak Ada Polarisasi di Pemilu 2024 : Jangan Ada Cebong, Kampret seperti di 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kapolri berharap polarisasi masyarakat selama Pemilu 2019 tidak kembali terulang di tahun depan.

Ia pun menggambarkan situasi selama Pemilu 2019. Listyo Sigit mencontohkan, saat itu muncul kelompok-kelompok dengan istilah kampret, kadrun hingga cebong.

"Mungkin kalau rekan-rekan melihat di medsos (media sosial) ada cebong, ada kampret, ada kadrun. Terus, sekarang apa lagi? Jadi itu terus terjadi di grassroot. Mungkin di elite itu segera mudah, hari ini berantem, besok salaman, rangkul-rangkulan, tapi di bawah tidak," kata Listyo Sigit dalam Upacara Wisuda STIK Tahun 2023 yang digelar pada Rabu (21/6/2023), seperti dikutip dari kanal YouTube Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Baca juga: Kapolri Janji Tindak Tegas Pelaku TPPO, Termasuk pada Anggotanya jika Terlibat

Menurutnya, awal sebelum Pemilu 2019, Indonesia menjadi negara dengan polarisasi paling rendah di Asia Tenggara. Tetapi, setelah Pemilu 2019, polarisasi masih terasa.

Hal tersebut, kata Listyo Sigit, membuat nilai-nilai positif di masyarakat mulai luntur. Padahal, masyarakat Indonesia terkenal ramah, persaudaraannya tinggi, menghormati kebergaman, menjaga keberagaman, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

"Sehingga di Pemilu 2024 ini, saya harapkan yang terjadi di tahun 2019 bisa kita tekan," ujarnya.

Mantan Kabareskrim itu juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan agar semua pihak siap melaksanakan pemilu serentak tahun 2024.

Apalagi, saat ini provinsi di Tanah Air sudah resmi bertanbah menjadi 38.

"Jumlah pemilihnya juga bertambah, parpol (partai politik) nya juga bertambah sehingga tentunya ini menjadi tugas berat," katanya.

Baca juga: Mahasiswa Mengadu ke Bawaslu soal Jokowi Akan Cawe-cawe dalam Pemilu 2024

Lebih lanjut, Listyo Sigit juga menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mempersiapkan petugas yang sehat selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, di Pemilu 2019, ada sekitar 5.175 petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sakit, 894 meninggal dunia. Jumlah itu juga termasuk anggota Polri.

"Karena pada saat petugas ada masalah, tahapan dilaksanakan, maka kecenderungan terjadi kecurangan akan muncul. Apalagi, kalau saksi yang dibutuhkan tidak ada di wilayah-wilayah terpencil," kata Listyo Sigit.

Untuk diketahui, Pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Saat itu, bakal juga digelar pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) serentak.

Sedangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal digelar serentak pada tanggal 27 November 2024.

Baca juga: Megawati: Saya Sudah Terbiasa Di-bully, tapi kalau Pemilu Tidak Boleh karena Kelewatan