Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Sudah Terbiasa Di-bully, tapi kalau Pemilu Tidak Boleh karena Kelewatan

Kompas.com - 21/06/2023, 19:01 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mengaku bahwa dirinya di-bully akibat menimbun Pulau Nipah, Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya usai mendapat brevet kehormatan hidro-oseonagrafi TNI Angkatan Laut (AL) di Balai Samudra, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).

“Karena saya sangat khawatir kalau (Pulau) Nipah tenggelam, batas Singapura itu maju. Jadi begitu saja, saya sudah terbiasa di-bully, di-hoaks,” kata Megawati.

“Saya dibilang begini, ‘Presiden kelima itu enggak tahu’. Padahal, waktu itu krisis. Ini sebagai kalian tahu, kenapa begitu saja pulau ditimbun-timbun. Masak saya setiap hari harus menerangkan?” ujarnya lagi.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pulau Nipah, Pulau Terdepan di Indonesia

Diketahui, saat itu, Pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura.

Padahal, apabila pulau itu tenggelam dan hilang, wilayah Singapura akan semakin luas.

Lebih lanjut, dalam sambutannya, Megawati juga menambahkan bahwa dirinya merasa sering di-bully.

“Saya sering bilang ke media, ‘kamu mau bully saya, boleh’. Kalau (pas) pemilu tidak boleh, karena sudah kelewatan,” kata Megawati.

Baca juga: SBY Mimpi Naik Kereta Bareng Jokowi-Megawati, Orang Dekat Coba Tafsirkan Artinya

“Demokrasi kita ini demokrasi Indonesia bukan liberal. Enggak ada yang berani ngomong seperti saya,” ujarnya lagi.

Diketahui, Megawati baru saja mendapat brevet kehormatan hidro-oseanografi dari TNI AL, pada Rabu ini.

Penyematan brevet itu dilaksanakan di Balai Samudra, Kelapa Gading, bertepatan dengan Hari Hidrografi Dunia 2023.

Baca juga: Megawati Terima Brevet Kehormatan Hidro-oseanografi TNI AL

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com