Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Sudah Terbiasa Di-bully, tapi kalau Pemilu Tidak Boleh karena Kelewatan

Kompas.com - 21/06/2023, 19:01 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mengaku bahwa dirinya di-bully akibat menimbun Pulau Nipah, Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya usai mendapat brevet kehormatan hidro-oseonagrafi TNI Angkatan Laut (AL) di Balai Samudra, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).

“Karena saya sangat khawatir kalau (Pulau) Nipah tenggelam, batas Singapura itu maju. Jadi begitu saja, saya sudah terbiasa di-bully, di-hoaks,” kata Megawati.

“Saya dibilang begini, ‘Presiden kelima itu enggak tahu’. Padahal, waktu itu krisis. Ini sebagai kalian tahu, kenapa begitu saja pulau ditimbun-timbun. Masak saya setiap hari harus menerangkan?” ujarnya lagi.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pulau Nipah, Pulau Terdepan di Indonesia

Diketahui, saat itu, Pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura.

Padahal, apabila pulau itu tenggelam dan hilang, wilayah Singapura akan semakin luas.

Lebih lanjut, dalam sambutannya, Megawati juga menambahkan bahwa dirinya merasa sering di-bully.

“Saya sering bilang ke media, ‘kamu mau bully saya, boleh’. Kalau (pas) pemilu tidak boleh, karena sudah kelewatan,” kata Megawati.

Baca juga: SBY Mimpi Naik Kereta Bareng Jokowi-Megawati, Orang Dekat Coba Tafsirkan Artinya

“Demokrasi kita ini demokrasi Indonesia bukan liberal. Enggak ada yang berani ngomong seperti saya,” ujarnya lagi.

Diketahui, Megawati baru saja mendapat brevet kehormatan hidro-oseanografi dari TNI AL, pada Rabu ini.

Penyematan brevet itu dilaksanakan di Balai Samudra, Kelapa Gading, bertepatan dengan Hari Hidrografi Dunia 2023.

Baca juga: Megawati Terima Brevet Kehormatan Hidro-oseanografi TNI AL

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com