Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4.907 Jemaah Haji Indonesia Tetap Jalankan Tarwiyah

Kompas.com - 21/06/2023, 16:55 WIB
Reni Susanti

Penulis

MEKKAH, KOMPAS.com - Sebanyak 4.907 jemaah haji Indonesia tetap melaksanakan ibadah tarwiyah, meskipun tidak difasilitasi pemerintah.

Tarwiyah merupakan ibadah yang ditunaikan sebelum puncak haji dimulai. Mereka akan menginap di Mina sehari sebelum wukuf, tepatnya pada 8 Zulhijah.

Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat mengatakan, setelah melakukan kajian mendalam, pemerintah tidak mungkin memfasilitasi kegiatan tarwiyah.

Baca juga: Bertambah 6, Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Meninggal di Arab Saudi Jadi 97 Orang

"Kita punya pengalaman berangkatkan 221.000 jemaah butuh dari pagi sampai jam 12 malam. Itu hanya untuk memobilisasi dari Mekkah ke Arafah. Kita enggak bisa bayangkan mobilisasi ke dua tempat. Pertama ke Mina dulu untuk tarwiyah kemudian jam 7 pagi memobilisasi jemaah ke Arafah," ujarnya.

Untuk itu bagi jemaah haji yang tetap ingin melaksanakan tarwiyah, Kemenag meminta surat pernyataan berisi komitmen siap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

"Kepada siapa saja yang melakukan tarwiyah kita meminta surat pernyataan berisi semacam komitmen bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya," ujarnya.

Baca juga: Jelang Puncak Haji, Jemaah Berangkat Bertahap ke Arafah Mulai 26 Juni 2023

Arsad menyebut, berdasarkan hasil pendataan hingga 16 Juni 2023, tercatat ada 4.907 jemaah haji yang memutuskan untuk melakukan tarwiyah. Jumlah tersebut masih dinamis dan ada kemungkinan berubah.

"Pendataan sudah dilakukan, kita buat google form ada 4.907 yang menyatakan dirinya tarwiyah. Itu belum final, itu tanggal 16, kita tunggu sampai tanggal 7 Zulhijah. Ini masih dinamis angka itu, mungkin sebagian sudah ingin tapi berpikir lagi tidak jadi," katanya.

Meski tidak memfasilitasi, pemerintah tetap mengambil peran dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.

"Di sana kita ada beberapa tim, kita yang kita utus untuk melakukan monitoring semoga tidak ada apa-apa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com