Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Mimpi SBY, Pengamat: Tiket Damai Demokrat-PDI-P Itu Jokowi

Kompas.com - 19/06/2023, 23:24 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengamat Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, hubungan yang membaik antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semakin tampak setelah Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuliskan kicauan dalam Twitter-nya, @SBYudhoyono, Senin (19/6/2023) yang menyinggung soal mimpi.

SBY mengaku bermimpi melakukan perjalanan dengan kereta bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Dalam akun Twitternya, SBY mengatakan bahwa dalam mimpi itu, ia terlebih dahulu dijemput oleh Jokowi ke rumahnya untuk sama-sama menjemput Megawati.

Terkait ini, Adi menilai bahwa Jokowi merupakan sosok yang bisa mendamaikan kedua partai tersebut.

“Tentu tiket yang harus mempersiapkan itu adalah Jokowi,” ujar Adi saat dihubungi pada Senin (19/6/2023).

Baca juga: Nasdem: Kami Harap Anies Baswedan adalah Presiden ke-8 dalam Mimpi SBY

Menurut dia, sosok Jokowi yang muncul dalam mimpi SBY bisa diartikan bahwa hanya Jokowi yang bisa mengatur dan menyatukan Megawati dan SBY dalam konteks Pilpres 2024.

“Itu jelas secara eksplisit bahwa kebersamaan dan duet antara Demokrat dan PDI-P itu bisa mungkin kalau ada mediasi yang dilakukan oleh Jokowi,” kata dia.

Kebersamaan yang dimaksud, menurut dia, yakni harapan SBY yang bisa memasangkan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ganjar Pranowo.

Apalagi, sebelumnya AHY melakukan pertemuan dengan putri Megawati, Puan Maharani, di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, AHY mengaku bahwa komunikasi keduanya menunjukkan  anggapan PDI-P dan Demokrat tak bisa bekerja sama sudah terbantahkan.

Baca juga: Usai Pertemuan AHY-Puan, SBY Cerita soal Mimpi Naik Kereta Api Bareng Jokowi dan Megawati

Menanggapi hal tersebut, Adi mengatakan bahwa pertemuan tersebut bisa mencairkan hubungan antara Megawati dan SBY.

“Ini juga bisa menjadi pintu masuk koalisi keduanya antara Demokrat dan PDI-P setelah 20 tahun lamanya kedua partai ini saling berhadap-hadapan,” kata dia.

Adapun Demokrat dan PDI-P memiliki sikap yang berbeda selama ini.

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, PDI-P menjadi partai koalisi pemerintah, sedangkan Demokrat mengambil sikap sebagai partai oposisi.

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Sementara itu, Demokrat telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga parpol tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com