Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Elektabilitasnya Mumpuni, Sandiaga Dinilai Sulit Dipilih Mega jadi Cawapres Ganjar

Kompas.com - 17/06/2023, 12:33 WIB
Tatang Guritno,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo.

Dorongan itu semakin kuat diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Sandiaga resmi berseragam hijau.

Hal itu diakui oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebutkan bahwa Sandiaga telah diusulkan PPP untuk menjadi bakal RI-2.

Baca juga: PPP Resmi Usulkan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

"(Usulan nama Sandiaga) Itu sudah disampaikan dan kemudian ya sudah direspons ya, seluruh nama-nama itu masuk," ujar Hasto dalam konferensi pers daring, Kamis (15/6/2023).

Namun, Sandiaga tak menjadi calon tunggal, PDI-P mengungkapkan ada sejumlah nama lain yang turut dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Ganjar.

Di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil; serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lantas, bagaimana kans Sandiaga untuk bisa melaju bersama Ganjar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024?

Baca juga: Sandiaga Uno Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Bappilu PPP

Elektabilitas mumpuni

Berdasarkan catatan Kompas.com, elektabilitas Sandiaga sebagai cawapres cukup mumpuni.

Jajak pendapat Litbang Kompas Mei 2023 menunjukan tingkat elektoral mantan kader Partai Gerindra itu menempati urutan pertama dengan raihan 11,9 persen.

Angka tersebut mengungguli tingkat elektoral Ridwan Kamil yang berada di urutan kedua dengan capaian 9,3 persen.

Kemudian survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis awal Juni lalu menempatkan Sandiaga di urutan ketiga dalam simulasi 18 nama cawapres.

Tingkat elektabilitasnya berada di angka 12 persen, sementara urutan pertama diduduki oleh Erick Thohir dengan elektabilitas 15,5 persen dan urutan kedua Ridwan Kamil dengan raihan 15,4 persen.

Baca juga: Sandiaga Hadiri Rapimnas PPP, Diteriaki Wapres, Wapres! oleh Kader

Megawati tak ingin cawapres yang mengancam

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai keinginan PPP untuk mengusung Sandiaga sebagai bacawapres bakal terganjal restu dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Alasannya, Megawati tak ingin memilih bacawapres yang memiliki potensi untuk menjadi lawan dalam gelaran pilpres selanjutnya.

“Karena nanti cawapres pendamping Ganjar itu seandainya menang, dia akan kuat. Kalau cawapresnya kuat lalu mengganggu PDI-P, itu kan repot kalau punya hasrat untuk maju jadi capres 2029. Itu yang berbahaya,” papar Ujang pada Kompas.com, Jumat (16/6/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com