Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi di India, Mentan Syahrul Yasin Limpo Tak Hadiri Panggilan KPK

Kompas.com - 16/06/2023, 09:49 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India.

Syahrul sedianya bakal dimintai keterangan oleh tim penyelidik terkait dugaan korupsi di Kementan pada hari ini, Jumat (16/6/2023).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya telah mendapatkan pemberitahuan dari Syahrul.

Baca juga: Hari Ini, KPK Minta Keterangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

"Iya yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan terjadwal kegiatan ke India," kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/6/2023).

Menurut Ghufron, Syahrul meminta agar permintaan keterangannya ditunda sekitar 10 hari ke depan.

"(Syahrul) meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023," ujar Ghufron.

Terpisah, Koordinator Humas Kementan, Arief Cahyono mengonfirmasi, Syahrul tengah menghadiri agenda Agriculture Ministers Meeting G20 di India.

Meski demikian, ia tidak mengetahui berapa lama Mentan akan mengikuti agenda tersebut.

Bila merujuk informasi di dalam laman resmi G20, penyelenggaraan Agriculture Ministers Meeting G20 yang akan berlangsung di Hyderabad, India itu akan berlangsung pada 15-17 Juni 2023.

Baca juga: Dugaan Korupsi Kementan, Syahrul Yasin Limpo Dijadwalkan Hadir Besok

"Betul (menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India)," ujar Arief saat dikonfirmasi Kompas.com.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Meski demikian, lembaga antirasuah belum mengungkap obyek penyelidikan tersebut.

KPK tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut informasi mengenai kasus di Kementan karena dikhawatirkan akan membahayakan penyelidikan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku pihaknya memasrahkan pelaksanaan putusan MK yang memperpanjang masa jabatan mereka menjadi lima tahun kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (7/6/2023).KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku pihaknya memasrahkan pelaksanaan putusan MK yang memperpanjang masa jabatan mereka menjadi lima tahun kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (7/6/2023).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dari puluhan orang termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di Kementan.

KPK juga sudah memiliki bahan keterangan sebagai calon barang bukti,” kata Ali.

KPK kemudian menjadwalkan permintaan keterangan dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo besok, Jumat (16/5/2023).

"Iya segera diundang untuk permintaan keterangan,” tutur Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com