Jokowi Minta Pengawas Internal Jangan Hanya Jadi Aksesori

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar penguatan pengawasan internal di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah jangan hanya menjadi aksesori.

Hal ini ia sampaikan saat membuka membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah, di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesori, dan juga enggak usahlah ada data yang ditutup-tutupi," kata Jokowi, Rabu, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Saat Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg Pratikno Ikut Doorstop Presiden Jokowi...

Jokowi menegaskan, jika ditemukan kesalahan, pengawas intern harus menunjukkan kesalahan tersebut dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana cara memperbaikinya.

Kepada BPKP, ia mengingatkan bahwa lembaga tersebut memiliki tangan untuk mengawasi dan memberikan arahan hingga tingkat daerah.

"Enggak pusat, enggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut, segan, dan takut, gunakan ini untuk kebaikan negara," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Heran Ada Daerah Habiskan Anggaran Stunting untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Mantan Wali Kota Solo ini pun menekankan, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah harus benar-benar disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.

Sebab, ia masih menemukan anggaran-anggaran yang mayoritasnya malah digunakan untuk kegiatan tidak konkret seperti membiayai rapat dan perjalanan dinas.

"Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 persennya yang untuk konkret, 20 persennya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif," kata Jokowi.