Jokowi Ungkap Banyak Kementerian/Lembaga dan Pemda yang Tak Benar Menyusun Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang menyusun anggaran dengan tidak benar.

Akibatnya, sebagian besar anggaran yang disiapkan, justru habis untuk hal-hal tidak konkret seperti biaya rapat dan perjalanan dinas ketimbang mengatasi masalah yang ada.

"Ini cara penganggarannya saja sudah banyak yang enggak benar," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Protein Hewani untuk Bantu Cegah Stunting

Jokowi mencontohkan, ada daerah yang mematok anggaran penanganan stunting sebesar Rp 10 miliar, tetapi mayoritas uangnya tidak digunakan untuk membeli makanan bergizi yang bias menekan stunting.

Dari Rp 10 miliar, uang tersebut nyatanya lebih banyak dianggarkan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, serta kegiatan-kegiatan yang tidak konkret.

"Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk benar-benar beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini?" tanya Jokowi heran.

Baca juga: Defisit APBD, Anggaran Kunker DPRD Gunungkidul Dikurangi, Proyek Penataan Kota Ditunda

Menurut Jokowi, semestinya dari Rp 10 miliar tersebut, hanya Rp 2 miliar yang digunakan untuk perjalanan dinas, rapat dan sebagainya, sisanya sebesar Rp 8 miliar dibelikan makanan bergizi untuk dibagikan kepada penderita stunting.

Contoh lain, Jokowi menemukan ada kabupaten yang menganggarkan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 2,5 miliar.

Dari angka tersebut, Rp 1,9 miliar di antaranya habis untuk membayar honor serta perjalanan dinas.

"Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret," kata dia.

Jokowi menegaskan, anggaran pengembangan UMKM semestinya dikucurkan untuk modal kerja, membeli produksi, pemasaran, hingga mengadakan pameran.

Mantan wali kota Solo ini juga menyebut ada sebuah kabupaten yang menganggarkan pembangunan balai penyuluh pertanian dengan angka Rp 1 miliar.

"Rp 1 miliar ya mestinya Rp 900 juta untuk rehab, mestinya. Tapi setelah kita cek benar, Rp 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas, artinya 80 persen. Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian," kata Jokowi.

Baca juga: Revitalisasi Pantai Klotok dan Sembukan, Bupati Jekek Siapkan Anggaran Rp 10 Miliar

Oleh karena itu, ia berpesan bahwa kegiatan pengawasan intern harus mengubah orientasinya dari sekadar prosedur menjadi hasil.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.