Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

96 Negara Jadi "Pasien" IMF, Jokowi: Situasi Dunia Sekarang Sangat Sulit

Kompas.com - 14/06/2023, 13:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini terdapat 96 negara yang menjadi "pasien" International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional.

Jokowi mengetahui hal itu ketika bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima, Jepang, Mei 2023.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Saat di Jepang, di Hiroshima, di G7 kemarin, saya bertemu dengan Managing Director-nya IMF Kristalina Georgiva, beliau menyampaikan yang menjadi 'pasien' IMF sekarang ini sudah 96 negara, 96 negara, dulu 98 ada berapa sih? 10 aja enggak ada sudah geger semuanya," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu siang.

Baca juga: Jokowi Kesal 1 Juta Warga RI Berobat ke Luar Negeri Tiap Tahun, Devisi Hilang Rp 170 Triliun

Dengan banyaknya jumlah negara yang menjadi "pasien" IMF tersebut, Jokowi menyebut situasi perekonomian dunia saat ini dalam kondisi sulit.

"96 negara menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Eropa sudah masuk resesi sejak satu hingga dua pekan ke yang lalu.

"Mungkin dalam satu-dua minggu kemarin juga kita baca di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi," terang Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Banyak Kementerian/Lembaga dan Pemda yang Tak Benar Menyusun Anggaran

Untuk itu, Jokowi meminta supaya setiap dana belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mempunyai hasil yang produktif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa tak mudah untuk mencari uang, baik itu melalui pajak, royalti, deviden, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Sekarang ini tidak mudah. Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah," ungkap Jokowi.

Baca juga: Ekspor Pasir Laut Disebut untuk Investasi IKN, Jokowi: Enggak Ada Hubungannya

Jokowi menambahkan, pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi meningkatkan produktivitas yang salah satunya bertujuan untuk Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, bukan hal mudah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Bukan barang yang mudah. Angka-angkanya sudah ada tetapi tantangannya juga tidak gampang," tegas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com