KPK Tak Temukan Penerimaan Ganjil di Rekening Wali Kota Pangkalpinang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, sejauh ini belum menemukan adanya kejanggalan dari kekayaan Wali Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Maulan Aklil.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim ke Pangkalpinang untuk menelusuri aset-aset milik Maulan Aklil.

Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK kemudian menemukan sejumlah lini bisnis Maulan, mulai dari perkebunan hingga properti.

"Jadi, ini belum kita finalisasi nih, tapi kelihatannya kalau cuma bicara harta, bisa diterangkan dari dia pengusaha," kata Pahala saat ditemui awak media di gedung ACLC KPK, Selas (13/6/2023).

Baca juga: Wali Kota Pangkalpinang Bungkam Usai Diklarifikasi KPK soal Kekayaannya

Selain bisa menerangkan asal-usul kekayaannya, kata Pahala, sejauh ini Tim LHKPN KPK tidak menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening Maulan Aklil.

Meski demikian, Pahala mengaku tidak mengetahui apabila penerimaan dilakukan secara langsung atau tunai.

"Dari banknya kita lihat enggak ada apa-apa," ujar Pahala.

Sebelumnya, Pahala mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi LHKPN, Aklil memiliki sumber pemasukan di luar penghasilan yang didapatkan dari menjabat sebagai Walikota.

Maulan Aklil disebut memiliki perkebunan sawit, indekos, hingga ruko.

Baca juga: KPK Akan Kirim Tim Telusuri Sumber Aset Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil

Saat ini, KPK mengumpulkan data dan memperkirakan berapa jumlah pendapatan Maulan Aklil dari indekos, perkebunan, dan lainnya.

“Punya 19 bidang tanah perkebunan,” kata Pahala.

Ia juga mengatakan, KPK tidak memandang pejabat negara memiliki sejumlah aset sebagai suatu kesalahan.

Lembaga antirasuah itu hanya mencari sumber atau asal usul aset-aset yang dimiliki.

Selain menelusuri asal usul aset Maulan Aklil, KPK juga mengulik transaksi keuangannya.

“Kita mau validasi informasi yang kita dapat bersangkutan dan dari data perbankan yang sudah kita peroleh transaksi keuangan uang masuk itu ya,” ujar Pahala.

Baca juga: KPK Buka Penyelidikan Usai Klarifikasi LHKPN Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs resmi KPK, kekayaan Maulan Aklil justru berkurang.

Pada 2018, kekayaannya yang dilaporkan sebesar Rp 10.813.673.054. Jumlah itu naik menjadi Rp 11.147.444.050 pada 2019.

Pada 2020, kekayaan Aklil naik menjadi Rp 11.401.119.603. LHKPN Aklil turun pada 2021 menjadi Rp.11.380.412.373.

Kekayaan Aklil didominasi 11 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 11.105.200.000. Sebanyak tiga di antaranya tercatat bersumber dari hibah tanpa akta.

Baca juga: Selain Wagub Lampung, KPK Akan Klarifikasi Kekayaan Wali Kota Pangkal Pinang dan Sekda Jatim