Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dalami Kerja Sama Investasi Penyuap Hakim Agung ke PT Xavier Medika Indonesia

Kompas.com - 13/06/2023, 10:30 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perjanjian kerja sama investasi pengusaha penyuap hakim agung, Heryanto Tanaka dengan PT Xavier Medika Indonesia.

Dalam surat tuntutan Heryanto Tanaka, dokumen perjanjian kerja sama itu menjadi salah satu barang bukti yang disita Jaksa.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengkonfirmasi pihaknya telah menyita dokumen tersebut.

Baca juga: KPK Absen Sidang Perdana Lawan Sekretaris MA, Masih Lengkapi Administrasi

Saat ini, dokumen tersebut juga menjadi barang bukti yang tengah didalami tim penyidik terkait kasus Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan pengusaha terduga penghubung suap, Dadan Tri Yudianto.

“Itu pasti kita akan dalami ke arah sana,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Menurut dia, persoalan apakah kerja sama investasi tersebut mengarah pada dugaan pidana masih jauh.

Proses penyidikan Dadan Tri yang saat ini sudah mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK panjang, yakni maksimal 4 bulan kedepan sejak penahanannya dimulai pada 6 Juni kemarin.

Baca juga: Eks Pimpinan Anggap Janggal KPK Belum Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Meski demikian, Ali enggan membeberkan lebih lanjut mengenai pendalaman KPK terkait kerjasama investasi itu.

Pun ketika ditanya mengenai jumlah investasi Heryanto Tanaka, ia enggan menjawab.

“Ya nanti dalam proses penyidikan kalau ada indikasi-indikasi yang mengarah ke fraud (laporan keuangan palsu) ya pasti akan diketahui,” ujar Ali.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, PT Xavier Medika Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan.

Direktur PT Xavier Medika Indonesia adalah istri Dadan Tri Yudianto, Riris Riska Diana.

Baca juga: Hari Ini, Sidang Perdana Praperadilan Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan Digelar

Pada Senin (22/5/2023) lalu, Riris dan empat saksi lainnya dipanggil penyidik. Ia dicecar terkait dugaan aliran dana untuk pengurusan perkara di MA.

KPK sebelumnya resmi mengumumkan status tersangka Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka dugaan jual beli perkara di MA.

Perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan, penuntutan, dan fakta hukum di persidangan Hakim Agung Gazalba Saleh dan terdakwa lainnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Nasional
Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Nasional
Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasional
Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Nasional
Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Nasional
KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

Nasional
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Nasional
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com