Gaduh soal Cawapres Anies dan Godaan Demokrat-PKS Hengkang dari Koalisi Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief akan mengevaluasi dukungan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan.

Hal itu dia sampaikan karena menilai elektabilitas Anies yang tak kunjung menanjak setelah diumumkan sebagai calon presiden (capres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Andi mengatakan, evaluasi akan dilakukan karena Anies juga tak kunjung mengumumkan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Mengevaluasi mengusulkan percepatan deklarasi," kata Andi, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Elektabilitas Anies Diprediksi Sulit Naik Jika Tetap Kontra Jokowi

"Memang ada kecenderungan (elektabilitas Anies) menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," ucap Andi.

Evaluasi tersebut ternyata sejalan dengan desakan Demokrat yang menginginkan posisi cawapres tersebut.

Gelagat itu ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut-sebut menginginkan posisi cawapres Anies.

AHY buka suara dan mengatakan bahwa koalisi perubahan dan persatuan harus cepat mendeklarasikan Cawapres karena waktu pendaftaran sudah sebentar lagi.

Baca juga: Jika Anies Tak Pilih AHY Jadi Cawapres, Demokrat Diprediksi Hengkang dari Koalisi Perubahan

"Dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaiknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi," imbuh dia, Rabu (7/6/2023).

Keinginan tersebut kemudian ditegaskan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng yang menyebut kalau mau menang Pilpres, Anies harus memilih AHY sebagai cawapresnya.

"Kalau kami kan dipersilakan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Lalu, kemudian kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies-AHY, kalau mau menang ya Anies-AHY," ucap Andi, Kamis (8/6/2023).

Nasdem minta Demokrat berterus terang

Desakan penetapan cawapres Anies dari Demokrat mendapat respons dari Partai Nasdem sebagai anggota KPP.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta agar Demokrat berterus-terang jika hendak mencabut dukungan apabila AHY tak dipasangkan sebagai cawapres Anies.

"Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur (mencabut dukungan). Bilang saja begitu," ucap Ali, Kamis.

Baca juga: Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Ali mengatakan, jika Demokrat tak berniat seperti itu, partai berlambang mercy seharusnya lebih "all out" mendeklarasikan Anies sebagai capres mereka.

Namun, menurut Ali, tak banyak terlihat dukungan untuk Anies yang dilakukan Demokrat, seperti pemasangan spanduk atau baliho.

"Terus terang saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali (hanya) fotonya AHY," tutur Ali.

Rayuan AHY Cawapres Ganjar

Panasnya kondisi koalisi KPP berbanding terbalik dengan tawaran-tawaran menarik yang diberikan di luar koalisi.

Ketum Partai Demokrat AHY mendapat kehormatan disebut sebagai salah satu kandidat cawapres untuk capres Ganjar Pranowo.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani.

Puan berujar, ada 10 nama yang disiapkan PDI-P untuk mendampingi Ganjar, salah satunya AHY.

Baca juga: Serba-serbi Rakernas PDI-P: Kompaknya Mega-Jokowi dan Masuknya AHY di Bursa Cawapres Ganjar

"Pencawapresan nama kan banyak, ada 10 (nama). Kalau boleh saya sebutkan yang ada di media, ada Pak Mahfud sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, Pak AHY, sopo (siapa) lagi mas? Pak Airlangga, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan," kata Puan.

Meskipun tawaran ini ditolak secara halus lewat Anggota Majelis Tingginya Syarief Hasan.

Syarif mengucapkan terimakasih karena PDI-P telah memasukan AHY dalam radar Cawapres, namun Demokrat ditegaskan berada di posisi yang berbeda.

"Tapi Partai Demokrat (saat ini) ada di KPP. Kita beda posisi," ucap dia.

Terpisah, Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut bocoran PDI-P tersebut sebagai kejutan dan kabar baik.

Dia yakin PDI-P pasti mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik.

Baca juga: Demokrat Dinilai Ambigu, Malu-malu Promosikan Anies, tapi Terus “Jual” AHY

"Sebagai kader dan pengurus DPP Partai Demokrat, tentu memberikan apresiasi untuk Mba Puan," kata Syahrial.

Menurut Syahrial, AHY dan Demokrat memiliki nilai penting di mata PDI-P, atau setidaknya di mata Puan Maharani yang merupakan tokoh penting PDI-P.

Dia bahkan menyebut ada semangat perubahan dalam keterangan yang disampaikan oleh Puan di internal PDI-P.

"Karena bukan rahasia lagi, rasanya jarang sekali publik mendengar atau mendapat respons baik dari tokoh-tokoh PDI-P terkait Ketum AHY. Setidaknya, hal itu yang sering kami dengar melalui Sekjen PDI-P Hasto," kata dia.

Rayuan bangun poros baru bersama Sandiaga Uno

Rayuan tidak hanya didapat oleh Demokrat, salah satu partai KPP, Partai Keadilan Sejahtera juga mendapat hal yang sama.

PKS diajak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menciptakan poros baru dalam Pilpres 2024.

Sandi berharap PKS bisa ikut bagian dari poros ini untuk membangun bangsa bersama.

"Ini tentunya kita bicara bagaimana membangun bangsa bersama," ujar Sandiaga, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Sandiaga Uno Tak Mau Dianggap Jadi Pihak yang Dekati PKS untuk Jegal Pencapresan Anies

Sejauh ini, Sandiaga santer dikaiktan dengan dua partai politik untuk terjun di gelanggang Pilpres 2024, yakni PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Terkait hal itu, Sandiaga mengeklaim bahwa keputusan politiknya tidak terpaku pada partai politik, tetapi lebih kepada pemikiran dan konsep poros yang ditawarkannya.

Alasannya, kontestasi demokrasi dan pemilihan kaderisasi kepemimpinan nasional harus difokuskan kepada isu utama, yakni pemulihan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

"Saya ingin justru diskursus ini berbicara lebih banyak tentang ekonomi, di mana kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, (stabilitas) harga-harga bahan pokok," kata Sandiaga.