Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2023, 17:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Partai Demokrat supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan pendampingnya dinilai wujud keresahan mereka karena belum mendapatkan keuntungan politik.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari, desakan Partai Demokrat bisa dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan mereka mengamankan perolehan suara atau elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Salah satu upaya Partai Demokrat mengamankan kepentingan elektoral mereka adalah dengan mengupayakan supaya sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa terpilih menjadi bakal cawapres Anies.

Baca juga: PDI-P: Dengan Kerendahan Hati, Kami Tawarkan Demokrat Kerja Sama

"Soal Cawapres, memang Partai Demokrat ini sangat berkepentingan untuk punya Cawapres. Pertama memang karena secara ideologi kan Anies ini (didukung) kelompok pemilih Islam," kata Qodari dalam keterangannya saat dihubungi pada Jumat (9/6/2023).

KPP saat ini berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari ketiga partai anggota KPP itu, kata Qodari, baru 2 partai yang mendapatkan keuntungan politik dari mendukung Anies sebagai bakal capres.

PKS, kata Qodari, secara otomatis sudah meraih keuntungan politik dengan ikut mengusung Anies. Meskipun mereka sudah menyodorkan Ahmad Heryawan sebagai kandidat bakal cawapres, kemungkinan besar tidak dipilih oleh Anies.

Qodari mengatakan, keuntungan politik yang diraih PKS dengan mendukung Anies adalah memperluas basis kelompok Islam pemilih menjelang Pemilu 2024.

"Kalau PKS tanpa punya wakil pun dia sudah dapat insentif elektoral dengan mencalonkan Anies Baswedan," ucap Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Keuntungan yang didapatkan PKS itu, kata Qodari, juga dirasakan oleh Partai Nasdem yang mengusung Anies.

"Nasdem pun sudah punya insentif elektoral karena Nasdem yang pertama mencalonkan Anies. Jadi boleh dibilang Anies itu identik dengan Nasdem," ucap Qodari.

Sedangkan Demokrat, menurut Qodari, sampai saat ini terlihat belum mendapatkan keuntungan elektoral dari memberikan dukungan kepada Anies.

Maka dari itu desakan Partai Demokrat supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres bisa dilihat sebagai strategi mengulur waktu untuk melihat peta politik mendatang, serta perhitungan terkait dampak elektoral yang bisa mereka dapatkan.

"Jadi yang belum punya cantolan suara ini Demokrat," kata Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades


Secara terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengungkap data yang menunjukkan Partai Demokrat belum sepenuhnya melakukan kerja politik buat mendukung Anies sebagai bakal capres.

"Data survei menunjukkan para pemilih atau konstituen dari partai-partai di koalisi perubahan belum solid menjatuhkan pilihan terhadap Anies, tidak terkecuali Partai Demokrat," kata Bawono dalam keterangannya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Mentan Syahrul Hilang Kontak Usai Rumahnya Digeledah, KPK Akan Terus Usut Kasus Korupsi di Kementan

Soal Mentan Syahrul Hilang Kontak Usai Rumahnya Digeledah, KPK Akan Terus Usut Kasus Korupsi di Kementan

Nasional
Djarot Sebut Nama-nama Ini Masih Masuk Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Djarot Sebut Nama-nama Ini Masih Masuk Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Nasional
Mentan Syahrul Hilang Kontak di Luar Negeri, Imigrasi Belum Diminta KPK Mencari

Mentan Syahrul Hilang Kontak di Luar Negeri, Imigrasi Belum Diminta KPK Mencari

Nasional
UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

Nasional
Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Nasional
Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Nasional
Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Nasional
UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Nasional
Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Nasional
Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Nasional
UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

Nasional
PDI-P: 'Reshuffle' dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

PDI-P: "Reshuffle" dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com