Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Resah, Sinyal Belum Dulang Keuntungan dari Dukung Anies?

Kompas.com - 09/06/2023, 17:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Partai Demokrat supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan pendampingnya dinilai wujud keresahan mereka karena belum mendapatkan keuntungan politik.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari, desakan Partai Demokrat bisa dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan mereka mengamankan perolehan suara atau elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Salah satu upaya Partai Demokrat mengamankan kepentingan elektoral mereka adalah dengan mengupayakan supaya sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa terpilih menjadi bakal cawapres Anies.

Baca juga: PDI-P: Dengan Kerendahan Hati, Kami Tawarkan Demokrat Kerja Sama

"Soal Cawapres, memang Partai Demokrat ini sangat berkepentingan untuk punya Cawapres. Pertama memang karena secara ideologi kan Anies ini (didukung) kelompok pemilih Islam," kata Qodari dalam keterangannya saat dihubungi pada Jumat (9/6/2023).

KPP saat ini berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari ketiga partai anggota KPP itu, kata Qodari, baru 2 partai yang mendapatkan keuntungan politik dari mendukung Anies sebagai bakal capres.

PKS, kata Qodari, secara otomatis sudah meraih keuntungan politik dengan ikut mengusung Anies. Meskipun mereka sudah menyodorkan Ahmad Heryawan sebagai kandidat bakal cawapres, kemungkinan besar tidak dipilih oleh Anies.

Qodari mengatakan, keuntungan politik yang diraih PKS dengan mendukung Anies adalah memperluas basis kelompok Islam pemilih menjelang Pemilu 2024.

"Kalau PKS tanpa punya wakil pun dia sudah dapat insentif elektoral dengan mencalonkan Anies Baswedan," ucap Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Keuntungan yang didapatkan PKS itu, kata Qodari, juga dirasakan oleh Partai Nasdem yang mengusung Anies.

"Nasdem pun sudah punya insentif elektoral karena Nasdem yang pertama mencalonkan Anies. Jadi boleh dibilang Anies itu identik dengan Nasdem," ucap Qodari.

Sedangkan Demokrat, menurut Qodari, sampai saat ini terlihat belum mendapatkan keuntungan elektoral dari memberikan dukungan kepada Anies.

Maka dari itu desakan Partai Demokrat supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres bisa dilihat sebagai strategi mengulur waktu untuk melihat peta politik mendatang, serta perhitungan terkait dampak elektoral yang bisa mereka dapatkan.

"Jadi yang belum punya cantolan suara ini Demokrat," kata Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades


Secara terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengungkap data yang menunjukkan Partai Demokrat belum sepenuhnya melakukan kerja politik buat mendukung Anies sebagai bakal capres.

"Data survei menunjukkan para pemilih atau konstituen dari partai-partai di koalisi perubahan belum solid menjatuhkan pilihan terhadap Anies, tidak terkecuali Partai Demokrat," kata Bawono dalam keterangannya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com