Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Tak Sabaran, Mengada-ada soal Elektabilitas Anies Turun sebab Belum Ada Cawapres

Kompas.com - 09/06/2023, 15:35 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Argumen Partai Demokrat soal penyebab turunnya elektabilitas bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dinilai tidak tepat.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, mengatakan, terlalu prematur untuk menyimpulkan bahwa angka elektoral Anies turun akibat tak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres).

“Jika dalih merosotnya elektabilitas Anies belakangan ini dikarenakan Koalisi Perubahan terkesan lelet menentukan sosok bakal cawapresnya, saya kira pendapat ini mengada-ada,” kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Demokrat Berpeluang Merapat ke Koalisi Gerindra jika AHY Tak Dipilih Anies Jadi Cawapres

Pasalnya, kata Ari, dua kandidat capres pesaing Anies, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan bakal cawapres. Tetapi, elektabilitas Ganjar maupun Prabowo baik-baik saja.

Malahan, tingkat keterpilihan Prabowo menurut survei terbaru sejumlah lembaga melonjak naik.

Oleh karenanya, Ari meyakini, elektabilitas capres bergantung pada kekuatan individu itu sendiri.

Baca juga: Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan

Ari pun menduga, desakan Demokrat untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies terlalu terburu-buru dan bermuatan kepentingan tertentu.

“Terlihat betul jika Demokrat kurang sabaran menghadapi dinamika politik yg terjadi. Sedari awal koalisi Nasdem, Demokrat, PKS terbentuk, persoalan siapa yang akan menjadi bakal cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan,” ujarnya.

Desakan ini disinyalir sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari koalisi seandainya Anies tak memilih ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon RI-2.

Jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh, yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang Koalisi Perubahan.

Demokrat diyakini punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan yang matang, apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan, atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies.

“Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian,” kata Ari.

Baca juga: Sandiaga Uno Tak Mau Dianggap Jadi Pihak yang Dekati PKS untuk Jegal Pencapresan Anies

Menurut Ari, Demokrat memang terkesan masih belum maksimal dalam mendukung Anies. Dibanding Anies, partai bintang mercy itu dinilai masih lebih banyak “menjual” AHY.

Ini terbukti dari banyaknya baliho-baliho yang mempromosikan AHY di berbagai daerah ketimbang memasarkan Anies.

“Demokrat terkesan ambigu, antara malu-malu menjual Anies, tapi terus menjajakan AHY di setiap kesempatan,” tutur Dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, Demokrat mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies, setidaknya Juni 2023.

Baca juga: PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres. Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara Pemilu 2024 kian dekat.

Namun demikian, gagasan tersebut ditolak Nasdem, sesama anggota Koalisi Perubahan. Partai besutan Surya Paloh itu meminta Demokrat tak menekan-nekan soal deklarasi cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali kepada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Ramai-ramai Tolak Pemilu Proporsional Tertutup: SBY Turun Gunung, 8 Fraksi Kekeh Sistem Terbuka

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Namun, di sisi lain, partai bintang mercy tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com