Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya Singgung Pilpres Bukanlah Persaingan yang Mesti Dibela Mati-matian

Kompas.com - 09/06/2023, 13:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan, persaingan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukanlah sesuatu yang mesti dibela dengan mati-matian.

Yahya mengatakan, Pilpres 2024 hanyalah sebuah prosedur yang digelar secara rutin untuk menentukan siapa yang bakal menjadi presiden dan wakil rakyat untuk lima tahun ke depan.

"Ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah, bukan Perang Badar, bukan soal hidup mati, ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Yahya menuturkan, sebagai sebuah prosedur, apa pun hasil Pilpres 2024 kelak harus diterima dan didukung oleh seluruh masyarakat sekaligus menyudahi perbedaan pendapat yang ada.

"Siapa pun yang menjadi pemerintah itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia. Harus didukung, harus ditaati dan kita tidak perlu menerus-neruskan antagonisme di antara pendukung," ujar dia.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Sebut Tak Bicarakan Politik

Yahya mengatakan, NU akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga masyarakat tetap tentram dan harmonis serta mencegah permusuhan antarkelompok selama masa pelaksanaan Pilpres 2024.

Di samping itu, Yahya kembali menegaskan bahwa PBNU tidak akan memberikan dukungan kepada calon presiden maupun calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024, meski mereka memiliki latar belakang NU.

Ia menekankan, PBNU tidak mungkin memberikan dukungan kepada capres tertentu karena PBNU bukanlah partai politik (parpol) yang bisa memberi dukungan politik.

"Ya dukungannya, dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya tuh bolak balik sampai teriak-teriak soal ini, NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik," kata Yahya.

Yahya mempersilakan apabila ada kader-kader NU yang diincar oleh partai-partai politik untuk dijadikan sebagai calon presiden maupun wakil presiden.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa PBNU sebagai lembaga tidak akan memberikan dukungan secara khusus terhadap tokoh tersebut.

"Kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon. Silahkan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu," ujar Yahya.

Baca juga: PBNU Tak Akan Dukung Capres Tertentu, Gus Yahya: Wong NU Bukan Parpol

Untuk diketahui, ada sejumlah tokoh berlatar belakang NU yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Mereka antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Erick Thohir, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com